Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/11/2012, 12:05 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah, c.q. kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK menyatakan frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan mengatakan, jika keberadaan BP Migas secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    27th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

    BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

    Whats New
    Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

    Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

    Whats New
    Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

    Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

    Whats New
    Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

    Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

    Whats New
    Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

    Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

    Spend Smart
    Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

    Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

    Whats New
    Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

    Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

    Rilis
    Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

    Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

    Whats New
    Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

    Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

    Whats New
    Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

    Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

    Whats New
    Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

    Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

    Whats New
    Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

    Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

    Whats New
    Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

    Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

    Whats New
    Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

    Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

    Work Smart
    Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

    Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+