Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/11/2012, 17:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur kedudukan BP Migas pasca-dibubarkannya lembaga tersebut sebagai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/11/2012) kemarin.

"Dalam peraturan presiden yang telah saya terbiutkan, pada prinsipnya bahwa eks BP Migas pada masa transisi ini sesuai pula dengan putusan MK. Maka kedudukannya berada di bawah Menteri ESDM," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Presiden mengatakan, BP Migas sekarang di bawah komando dan kendali Menteri ESDM. Fungsi-fungsi yang dijalankan BP Migas juga dipastikan berjalan seperti biasa.

Pegawai dan karyawan, lanjut Presiden, tetap berada di posisinya dan menjalankan tugas dan kegiatan operasional sebagaimana biasa.

Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/11/2012), memutuskan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas bertentangan dengan UUD 1945, alias inskonstitusional. Keputusan tersebut berdampak pada pembubaran badan tersebut saat Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi UU Migas.

Berikut alasan pembubaran BP Migas:

* Mahkamah Konstitusi (MK) menilai BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (tentang Minyak dan Gas Bumi) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.

* MK juga menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola unbundling yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan.

* Untuk mengisi kekosongan hukum sementara ini, kewenangan BP Migas akan dijalankan oleh Pemerintah cq (casu quo atau dalam hal ini) Menteri ESDM/BUMN.

Secara terpisah, Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono mengatakan, pembubaran BP Migas berdampak pada tidak diakuinya seluruh kontrak kerja sama antara BP Migas dan perusahaan perminyakan. Kerugiannya, menurut dia, mencapai 70 miliar dollar AS.

"Kita sudah tanda tangan 353 kontrak, jadi ilegal. Kerugiannya sekitar 70 miliar dollar AS," kata Priyono seusai rapat di Komisi VII DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

 

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945

Mahfud MD: BP Migas Bubar Sejak Putusan MK Dibacakan

Mengapa BP Migas Dibubarkan?
BP Migas Bubar, Regulasi Industri Migas ke Titik Nol?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    27th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

    Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

    Whats New
    BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

    BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

    Whats New
    Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

    Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

    Whats New
    Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

    Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

    Whats New
    Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

    Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

    Whats New
    Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

    Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

    Spend Smart
    Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

    Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

    Whats New
    Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

    Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

    Rilis
    Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

    Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

    Whats New
    Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

    Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

    Whats New
    Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

    Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

    Whats New
    Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

    Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

    Whats New
    Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

    Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

    Whats New
    Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

    Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

    Whats New
    Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

    Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

    Work Smart
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+