PNPM Perlu Perbaikan

Kompas.com - 23/11/2012, 03:51 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu perbaikan. Sejumlah masalah masih ditemukan di lapangan, yakni kemampuan fasilitator yang belum terstandar, belum ada sinkronisasi dengan program lain, hingga sulitnya masyarakat mengakses kredit perbankan.

Dalam Temu Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kamis (22/11), di Jakarta, mengemuka PNPM yang diselenggarakan pemerintah sejak tahun 1998 mampu menggerakkan warga membangun daerah. Pertemuan itu diikuti pengurus, fasilitator, hingga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat ingin program berlanjut karena lebih mengena dibandingkan proyek pemerintah yang lain. Namun, ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar hasilnya maksimal.

Di Tangerang, Banten, misalnya, menurut Suhalim Junaidi dari Komunitas Belajar Perkotaan, kemampuan sumber daya manusia fasilitator sangat bervariatif. Apalagi 3 dari 9 fasilitator tidak aktif sehingga hasilnya tidak maksimal.

Fauzi, fasilitator dari Desa Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, menuturkan, PNPM perlu menyinkronkan program dengan lembaga lain. Pemasangan listrik di desanya masih dikenakan biaya administrasi dan pemasangan kabel oleh PLN sebesar Rp 1,5 juta. ”Siapa yang menanggung biaya ini? Masyarakat sudah bergotong royong, dan dana sudah terbagi untuk pembangunan,” kata Fauzi.

Sulitnya mengakses kredit perbankan dialami sebagian warga. Padahal, mereka sudah mempunyai usaha yang dibina oleh PNPM. Mereka diwajibkan menyertakan agunan hanya untuk meminjam kredit Rp 1 juta-Rp 2 juta di bank.

Ayip Muflich, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan, saat ini ada 30.000 fasilitator yang tersebar di banyak kecamatan yang melaksanakan PNPM. Kemampuan fasilitator diakui bervariasi. ”Tahun depan kami mulai menerapkan sertifikasi agar kemampuan semua fasilitator terstandar,” kata Ayip.

Agar masyarakat yang telah dibina mudah mendapatkan kredit, menurut Ayip, bank perlu didekatkan. Kredit bisa berasal baik dari PNPM maupun kredit usaha rakyat yang dikucurkan bank. (NIT)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Whats New
BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

Whats New
Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Whats New
Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.