Kompas.com - 05/12/2012, 09:27 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati sertifikasi halal dan proses audit dari hulu sampai hilir tetap menjadi otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meski begitu, RUU JPH batal ditetapkan pada masa sidang akhir tahun ini. Ida Fauziyah, Ketua Komisi VIII DPR, mengatakan, target pengesahan RUU JPH diundur sampai masa sidang selanjutnya yang berakhir pada April 2013. "Masih ada dua poin yang belum disepakati, yakni bentuk kelembagaan dan sifat penerapan sertifikasi halal," katanya, Selasa (4/12/2012).

Asal tahu saja, pembahasan RUU JPH sudah berlangsung selama tiga tahun. Pengesahan beleid ini sangat mendesak untuk memberikan jaminan produk halal, bermutu, dan aman terhadap kesehatan.

Menurut Ida, pemerintah dan DPR sudah setuju MUI masih berwenang melakukan audit produk halal dan mengeluarkan sertifikat halal. "Jadi, peran MUI tidak berubah, masih sama seperti sekarang," ujarnya. Kelak, MUI menjadi bagian dari badan atau lembaga penjamin produk halal.

Namun, bentuk lembaga sertifikasi ini belum diputuskan karena masih ada beberapa opsi. Pertama, berupa lembaga pemerintah non-kementerian dan mempunyai perwakilan di daerah. Kedua, berbentuk unit kerja di bawah Kementerian Agama. Ketiga, bersifat independen, tidak memiliki hubungan dengan instansi pemerintah, dan bertanggung jawab ke presiden.

Masalah sifat pemberlakuan sertifikasi halal ini sukarela (voluntary) atau wajib (mandatory) juga belum berhasil dipecahkan. DPR menginginkan sifatnya wajib, sedangkan pemerintah sebaliknya. "DPR mengusulkan pemberlakuan kewajiban penerapan sertifikat halal setelah lima tahun sejak aturan itu diterbitkan," ungkap Ida. Dengan demikian, selama waktu transisi tersebut, sifatnya masih sukarela dan setiap perusahaan diberikan waktu untuk mempersiapkannya.

MUI memang sudah sewajarnya memegang peran kunci dalam sertifikasi halal dan proses audit dari hulu sampai hilir. "MUI tidak bisa hanya disuruh mengecap produk halal," ungkap Amidhan, Ketua MUI. Sebab, MUI berpengalaman selama 23 tahun dan memiliki perwakilan lembaga di hampir semua provinsi dan 23 negara di dunia. Proses penetapan sertifikasi halal oleh MUI, menurut Amidhan, harus mulai dari pemeriksaan, laporan audit, rapat komisi fatwa, dan keluarnya sertifikat halal. "Penetapan produk halal bukan persoalan biasa karena menyangkut implementasi norma agama," tandasnya. (Arif Wicaksono/Kontan)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Spend Smart
BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

Rilis
Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Rilis
Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Earn Smart
Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

BrandzView
Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Spend Smart
Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Whats New
Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Whats New
Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Whats New
Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Whats New
Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

BrandzView
Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.