Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Regulasi Rokok Negara Lain

Kompas.com - 01/02/2013, 17:20 WIB
Ichwan Susanto,
Irwan Julianto

Tim Redaksi

oleh Ichwan Susanto dan Irwan Julianto

Tingginya tingkat konsumsi rokok di suatu negara berkorelasi dengan longgar atau ketatnya regulasi terhadap rokok. Hingga tahun 2009, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam konsumsi rokok setelah China, Amerika Serikat, dan Rusia. Namun, kini Indonesia menyodok ke peringkat ketiga untuk konsumsi rokok terbanyak di dunia setelah China dan India.

Bagaimana regulasi soal rokok di negara-negara lain mulai dari yang paling longgar hingga yang paling ketat?

China
Sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia mencapai lebih dari 1,3 miliar jiwa, China menjadi produsen sekaligus konsumen rokok terbesar di dunia. Melalui perusahaan monopoli yang dibentuk negara pada tahun 1991 melalui UU Monopoli Tembakau, China National Tobacco Corporation (CNTC) menguasai 98 persen pasar rokok di China yang menghasilkan lebih dari 2,1 triliun batang rokok (2008).

Ditaksir sekitar sepertiga penduduk dewasa di China adalah perokok. Laki-laki dewasa 53 persen (bandingkan dengan Indonesia yang mencapai 67 persen) dan perempuan 2 persen.

Cukai rokok di China sangat rendah sehingga rokok dijual murah. Harga rokok 7-10 yuan atau dengan kurs 1 yuan setara Rp 1.400 harganya Rp 9.800-Rp 14.000 per kemasan. Hampir sama dengan di Indonesia. Nilai cukai 30-40 persen dari harga rokok.

Meski telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) pada 11 Oktober 2005, China masih belum memiliki regulasi secara nasional untuk mengendalikan konsumsi rokok warganya. Pengendalian rokok terbagi pada lintas sektor, seperti UU Periklanan Tahun 1994 yang melarang iklan rokok pada film, televisi, radio, koran, dan majalah. Untuk iklan luar ruang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

Dalam soal pengemasan, pada tahun 2008 China mengaturnya, tetapi dapat dikatakan terlalu longgar, bahkan Indonesia jauh lebih baik. Peringatan kesehatan pada kemasan yang luasannya 30 persen hanya berbentuk teks.

Industri rokok dilarang menggunakan kata-kata menyesatkan seperti mild atau low tar. Kementerian Kesehatan China melarang merokok di 28 lokasi ruang dalam (indoor), seperti tempat belajar, kafe internet, angkutan umum, ruang tunggu di bandara, dan pesawat.

India
Dibandingkan China dan Indonesia, India sebenarnya jauh lebih maju dalam regulasi rokok. Ini berkat keberanian politis Menteri Kesehatan Dr Anbumani Ramadoss.

Ia berani mengambil risiko dimusuhi industri rokok dan petani tembakau karena sejak Oktober 2008 melarang rokok diiklankan dan dipromosikan di media massa, media luar ruang, ataupun menjadi sponsor olahraga dan pergelaran musik. Ketika Kompas mengunjungi India pada tahun 2009 memang tak terlihat satu pun baliho iklan rokok di jalanan India. Sungguh kontras dengan situasi di Indonesia.

India telah meratifikasi FCTC pada 5 Februari 2004. Lebih dari 275 juta perokok di India atau sepertiga penduduk dewasanya mengonsumsi tembakau. Prevalensi laki-laki perokok 48 persen dan perempuan 20 persen.

Produk tembakau yang mendominasi di India adalah semacam rokok lintingan yang dibungkus daun tendu yang dikeringkan, khas India yang biasa disebut bidi. Oleh produsennya, bidi diberi perasa menarik seperti vanila, cokelat, stroberi, atau mangga.

Cukai rokok masih rendah sekitar 40 persen dan cukai bidi sekitar 9 persen. Harga bidi di India sangat murah, sekitar 4 rupee atau Rp 700 per pak berisi 10-12 batang dengan nilai kurs 1 rupee setara Rp 180. Harga rokok sekitar 20 rupee atau Rp 3.600 per pak.

Bidi menguasai 48 persen pasar tembakau, tembakau kunyah 38 persen, dan rokok 14 persen. The Imperial Tobacco Company Group menguasai 58 persen pasar rokok di India, Philip Morris International 12 persen, dan Golden Tobacco Ltd 11 persen.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan Ditengah Jumlah Klaim yang Meningkat

Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan Ditengah Jumlah Klaim yang Meningkat

Whats New
Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Whats New
Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Whats New
CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

Whats New
BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

Whats New
Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Whats New
Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Whats New
TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

Whats New
Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Whats New
Dewan Periklanan Indonesia: RPP Kesehatan Bisa Picu PHK di Industri Kreatif dan Media

Dewan Periklanan Indonesia: RPP Kesehatan Bisa Picu PHK di Industri Kreatif dan Media

Whats New
Pekerja Wajib Ikut Iuran Tapera, Ekonom: Lebih Baik Opsional

Pekerja Wajib Ikut Iuran Tapera, Ekonom: Lebih Baik Opsional

Whats New
Buka Peluang Kerja Sama Bilateral, Delegasi Indonesia Sampaikan Potensi Tanah Air di Moscow-Indonesia Business Mission

Buka Peluang Kerja Sama Bilateral, Delegasi Indonesia Sampaikan Potensi Tanah Air di Moscow-Indonesia Business Mission

Rilis
Astra International Gandeng Semen Indonesia Maksimalkan TKDN Sparepart UKM

Astra International Gandeng Semen Indonesia Maksimalkan TKDN Sparepart UKM

Whats New
Pertamina Minta Besaran Subsidi Solar Dikaji Ulang

Pertamina Minta Besaran Subsidi Solar Dikaji Ulang

Whats New
Cara Mengambil Uang Western Union di Bank BCA dan Syaratnya

Cara Mengambil Uang Western Union di Bank BCA dan Syaratnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com