Kompas.com - 04/02/2013, 15:27 WIB
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Berita acara pembahasan amandemen kontrak antara PT Weda Bay Nickel dan Pemerintah RI ditandatangani, Senin (4/2/2913).

Namun, anak usaha Eramet, perusahaan pertambangan asal Perancis, belum menyepakati dua prinsip renegosiasi kontrak, yaitu besaran penerimaan negara dan kewajiban melaksanakan divestasi saham perusahaan itu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyaksikan penandatanganan berita acara pembahasan amandemen kontrak antara PT Weda Bay Nicke (WBN)l dan Pemerintah RI.

Pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM mencapai kesepakatan dengan PT WBN untuk melanjutkan pembahasan amandemen kontrak.

Berdasarkan hasil pembahasan amandemen kontrak, PT WBN menerima klausul wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan membangun pabrik hydrometallurgy pionir sebagai greenfield project di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Kewajiban PT WBN tertuang dalam berita acara pembahasan amandemen kontrak karya antara PT WBN dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba Dr Thamrin Sihite dan Alain Bernard Henri Giraud, Presiden Direktur PT Mitsubishi.

Acara itu juga dihadiri Tato Miraza-Direktur Pengembangan PT Aneka Tambang Tbk, Pierre Noyer-GM Corporate WBN, Yudhi Santoso-GM External Relation WBN, Masayuki Mizuno-Chief Representative Mitsubishi for Indonesia dan direksi Eramet Group.

Greenfield project yang akan dibangun PT WBN adalah proyek terintegrasi tambang nikel terbuka, selain pabrik hidrometalurgi serta fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Proyek penambangan dan pengolahan nikel terpadu ini akan memanfaatkan bijih nikel secara maksimal dengan mengolah bijih nikel kadar rendah sehingga akan meminimalkan emisi karbon dioksida.

Proyek strategis yang masuk dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara, dalam bentuk penciptaan tenaga kerja lokal, pengembangan sumber daya manusia, ataupun mengutamakan penggunaan barang dan jasa dari Indonesia.

Secara umum, sebagaimana termuat dalam berita acara, dari enam isu strategis, empat (4) yang berhasil disepakati secara prinsip yaitu ketentuan mengenai wilayah kontrak karya, ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan operasi-produksi, kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan peningkatan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan barang dalam negeri, serta wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

Ada dua isu, yaitu kewajiban divestasi dan penerimaan negara (pajak dan penerimaan negara bukan pajak) masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Whats New
Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Whats New
[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

Whats New
Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Whats New
Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.