Kompas.com - 24/04/2013, 09:37 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com  - Pelanggaran hak kekayaan intelektual menghambat perekonomian dalam negeri dan melemahkan daya saing industri di tingkat global. Kreativitas pengusaha terhenti dan sebagian produk tidak dapat diekspor karena mengandung komponen palsu. Total kerugian negara Rp 43 triliun.

Keprihatinan itu mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kementerian Perdagangan, dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) terus mengampanyekan kesadaran untuk menghargai hak kekayaan intelektual (HAKI). Salah satunya dengan menggelar dialog interaktif dengan membahas pemberlakuan aksi pencegahan terhadap kecurangan usaha di Amerika Serikat (AS), Selasa (23/4/2013), di Jakarta.

”Indonesia sudah memiliki beragam perangkat undang-undang terkait perlindungan HAKI, tetapi pelanggaran masih terus terjadi,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi.

Menurut Bayu, AS merupakan negara yang terus memperketat masuknya barang ilegal. Total ekspor Indonesia ke AS mencapai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 145 triliun. Namun, Bayu memperkirakan ada kerugian sebanyak 10 persen dari nilai ekspor atau sekitar Rp 14,5 triliun karena AS menolak sebagian produk Indonesia yang mengandung komponen palsu.

Kementerian Perdagangan sejak tahun 2012 juga telah menangani 762 kasus barang beredar yang tidak sesuai ketentuan. Sebagian besar berupa produk teknologi informasi, seperti perangkat lunak, film, dan musik.

Survei Universitas Indonesia menyebutkan, kerugian akibat pelanggaran HAKI di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp 43 triliun. ”Kami tidak memiliki data kerugian terbaru. Angka itu terus bertambah, tetapi penambahannya melamban karena ada peningkatan tingkat kesadaran,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, kepedulian terhadap HAKI harus dimulai sekarang karena jumlah warga kelas menengah sudah mencapai 50 juta orang. Pada 10-15 tahun ke depan, jumlah kelas menengah diperkirakan mencapai 120 juta orang. Kelas menengah menjadi harapan untuk perbaikan penghargaan terhadap HAKI karena daya beli lebih kuat dan mereka mulai memikirkan kualitas produk dibandingkan harga murah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi meyakini, dari total barang beredar di dalam negeri, sebanyak 30 persen ilegal (palsu atau bajakan).

”Pengusaha membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk meyakinkan negara asing, termasuk AS, bahwa Indonesia juga peduli HAKI sehingga mereka mau lebih banyak menerima produk dari Indonesia,” katanya. (DEN)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.