Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Gula di Perbatasan Mahal, Perlu Impor Lagi?

Kompas.com - 24/04/2013, 17:21 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya kini sedang mengkaji kebutuhan untuk mengimpor atau tidak atas kekurangan pasokan gula di perbatasan. Sebab, harga gula di perbatasan kalah bersaing dengan harga gula di negara tetangga.

"Saya rasa akan mencermati itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Kita sedang mencari cara terbaik," kata Bayu saat ditemui di Pameran Inacraft di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Saat ini, harga gula di perbatasan dari negeri tetangga cenderung lebih murah dibanding harga gula Indonesia. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi warga perbatasan, apakah harus mengonsumsi gula domestik dengan harga lebih mahal atau membeli dari negeri tetangga dengan harga yang lebih murah.

"Kita cari cara mekanisme terbaik, apakah bisa bawa produksi gula kita ke perbatasan, sehingga harganya tidak mahal. Masalahnya adalah harga gula dari negeri tetangga itu lebih murah daripada kalau kita membawa dari sini," jelasnya.

Bayu pun masih enggan menjelaskan apakah sikap pemerintah akan menambah kuota konsumsi gula dari impor atau tetap menggunakan gula domestik. "Belum diputuskan, masih dihitung," jelasnya.

Seperti diberitakan, gula ilegal asal Malaysia kembali marak beredar di Kalimantan Barat setelah stok gula impor khusus untuk wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia habis. Padahal, saat ini belum ada tambahan kuota impor khusus yang baru.

Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia HR Thalib, Rabu (10/4/2013), menjelaskan, kuota gula impor khusus 2012 sebanyak 17.500 ton. Gula itu sudah selesai didistribusikan pada awal 2013. Setelah gula impor habis terserap pasar, gula ilegal kembali marak beredar. Salah satunya yang berhasil disita oleh Kepolisian Resor Landak sebanyak 360 karung atau 18 ton pada Jumat lalu.

"Gula impor khusus dari Thailand bisa membantu menekan peredaran gula ilegal, selain juga menghasilkan pemasukan pajak impor bagi negara. Kami sudah mengusulkan lagi kuota gula impor khusus kepada Menteri Perdagangan dan berharap bisa disetujui secepatnya," kata Thalib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com