Kompas.com - 29/05/2013, 18:30 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan segera merevisi besaran royalti batubara untuk pengusaha penambangan pemegang izin usaha penambangan (IUP) di luar pengusaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah tengah merevisi aturan, yang salah satunya mengatur tentang besaran royalti batubara untuk pengusaha penambangan pemegang IUP. Revisi ini dilakukan untuk mengubah besaran tarif royalti batubara pemegang IUP. "Kami mengusulkan (tarif royalti) 10 persen, tapi kami harus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM," ujarnya Selasa malam (28/5/2013).

Catatan saja, selama ini besaran royalti batubara pemegang IUP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam lampiran peraturan ini disebutkan royalti batubara untuk IUP ditetapkan sebesar 3 persen dari harga jual untuk batubara dengan kalori kurang dari 5.100 kalori/kg (Kkal/kg), sebesar 5 persen untuk batubara dengan tingkat kalori antara 5.100 Kkal/kg - 6.100 Kkal/kg, dan sebesar 7 persen dari harga jual untuk batubara dengan tingkat kalori lebih dari 6.100 Kkal/kg.

Menurut Bambang, setelah diterbitkannya UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat sekitar 10.000 perusahaan pemegang IUP baru yang diterbitkan di sektor tambang mineral dan batubara. Dari jumlah itu, sekitar 60% merupakan IUP mineral dan sisanya sekitar 40% perusahaan pemegang IUP untuk tambang batubara.

Kenaikan royalti batubara untuk pemegang IUP ini tentu saja bakal menambah penerimaan negara dari royalti. Hanya saja, Bambang belum mau mengungkapkan berapa besar potensi penerimaan tambahan akibat rencana kenaikan royalti batubara ini.

Ia hanya menggambarkan, selama ini penerimaan negara dari royalti mineral dan batubara sekitar Rp 20 triliun. "Kalau royalti ini diperbaiki dari IUP, diharapkan penerimaan negara makin tinggi," jelas Bambang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, selama ini masih banyak pengusaha tambang pemegang IUP yang belum tertib dalam membayar pajak dan royalti. Makanya, saat ini pemerintah tengah menata kembali aturan pengenaan royalti bagi pengusaha tambang batubara. "Royalti akan dilihat dari skala (produksinya). Tapi, sekecil apa pun royalti harus dibayar," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Selain menegakkan asas keadilan, upaya perbaikan kembali besaran royalti pengusaha pertambangan batubara ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menggenjot penerimaan bukan pajak (PNBP) khususnya di sektor pertambangan.

Catatan saja, dalam RAPBNP 2013 pemerintah mematok penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 344,5 triliun, naik dari APBN 2013 yang sebesar Rp 332,2 triliun. Dari jumlah itu, PNBP dari sumber daya alam SDA ditargetkan sebesar Rp 201,7 triliun, lebih tinggi dari target dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 197,2 triliun. (Herlina KD/ Kontan)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Whats New
Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Whats New
Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.