Waduk Jatigede Terkendala Lahan, Presiden Perlu Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan segera menuntaskan pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Saat ini, pembangunan waduk tersebut masih terkendala pembebasan lahan.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan segera meminta Presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden dalam menyelesaikan masalah ini.

"Oktober tahun ini, waduk tersebut harus segera diisi air. Namun, karena pembangunan belum kelar, masih ada warga di situ, maka harus ada peraturan presiden baru agar masalah sosial itu segera selesai," kata Hatta saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Hatta menambahkan, Waduk Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut diperkirakan mampu menampung di atas 1 miliar kubik air dan bisa mengaliri sawah milik warga hingga 90.000 hektar. Waduk ini telah diajukan sejak tahun 1963. Namun, hingga saat ini, pembangunan waduk tersebut belum kelar. Sebab, dari 4.590 keluarga yang harus direlokasi, masih ada 2.713 keluarga lagi yang belum mendapat ganti rugi.

"Diperkirakan perlu anggaran Rp 1 triliun untuk ganti rugi tersebut," kata Hatta.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekaligus rumah baru bagi warga yang direlokasi dengan jumlah sekitar 4.590 keluarga.

"Pembangunan rumahnya sudah siap pada 2014," katanya.

Anggaran untuk relokasi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembangunan rumahnya berasal dari anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang dianggarkan pada 2013 dan 2014.