Kompas.com - 12/06/2013, 18:07 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui defisit anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, dari 2,48 persen menjadi 2,38 persen. Penyusutan defisit tersebut disebabkan karena pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menurunkan anggaran belanja non Kementerian atau lembaga dan subsidi BBM, elpiji dan bahan bakar nabati (BBN). "Dengan kesepakatan ini, mungkin ini di luar perkiraan. Defisit lebih rendah, subsidi lebih rendah, utang kita kurangi. Itu yang mau kita coba sampaikan kepada masyarakat," kata Bambang di Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Dalam postur sementara APBN-P 2013, pemerintah menurunkan anggaran belanja non kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 452,8 miliar dari Rp 596,28 triliun menjadi Rp 595,827 triliun. Sementara itu, penurunan anggaran subsidi BBM, elpiji dan BBN sebesar Rp 10,065 triliun dari Rp 209,9 triliun menjadi Rp 199,85 triliun.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR sepakat menaikkan anggaran pendapatan dalam negeri serta belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Untuk penerimaan dalam negeri naik Rp 13,679 triliun dari Rp 1.483,841 triliun menjadi Rp 1.497,521 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan naik Rp 9,016 triliun dari Rp 1.139,348 triliun menjadi Rp 1.148,364 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.