Subsidi BBM Diturunkan, Pemerintah Tetap Cari Utang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan tetap berutang dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di tahun ini. Hal itu untuk menutup target defisit keuangan negara yang saat ini sudah diturunkan dari 2,48 persen menjadi 2,38 persen.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan menerbitkan SBN Rp 51,3 triliun di tahun ini. Jumlah tersebut menurun dibandingkan kebutuhan tambahan pembiayaan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 60,8 triliun. "Anggaran subsidi ini diturunkan karena ada beberapa masalah teknis karena pembayaran subsidi dilakukan berdasarkan realisasi. Jadi, melihat kemungkinan yang ada, subsidi dikurangi," kata Chatib di Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Dengan penurunan anggaran subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 10,065 triliun dari Rp 209,9 triliun menjadi Rp 199,85 triliun, hal itu menyebabkan defisit keuangan negara juga berkurang. Otomatis, pemerintah juga akan mengurangi beban utang yang diperlukan untuk menutup defisit anggaran tersebut.

Berdasarkan data postur APBNP sementara 2013 dari Kementerian Keuangan, pembiayaan dalam negeri dari SBN pada APBN 2013 diproyeksikan Rp 180,44 triliun. Di RAPBNP, jumlah tersebut naik menjadi Rp 241,57 triliun sehingga kebutuhan tambahan SBN Rp 60,8 triliun.

Namun, kata Chatib, pemerintah pun mengurangi potensi penurunan SBN netto sebesar Rp 9,5 triliun di tahun ini sehingga menyebabkan kebutuhan pembiayaan pemerintah dari hutang juga berkurang.

"Sebelumnya, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 233,71 triliun. Namun, dengan pengurangan subsidi BBM, defisit pemerintah turun menjadi Rp 224,19 triliun sehingga postur pembiayaan juga turun Rp 9,5 triliun," tambahnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah akan berupaya menekan utangnya ke depan. "Pokoknya kita akan usaha ekstra agar pembiayaan tidak sampai Rp 60 triliun di APBN. Ini usaha pertama. Nanti dalam perjalanannya saat APBNP diketok, kita bisa tekan lagi supaya pembiayaan tidak lebih besar lagi," kata Bambang.