Dana Kompensasi BBM, Disepakati Rp 27,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Belanja Pusat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan sepakat dana program percepatan dan perlindungan sosial Rp 12,6 triliun. Juga disetujui bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 9,3 triliun, dan infrastruktur dasar Rp 6 triliun. Total dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 27,9 triliun.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 ditargetkan rampung akhir pekan ini. Dengan demikian, Rapat Paripurna DPR yang akan mengesahkan draf RAPBN-P 2013 itu dijadwalkan bisa dilaksanakan pada Senin depan.

Seperti dijelaskan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, di Jakarta, Kamis (13/6/2013), program perlindungan sosial terdiri dari program bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan Rp 700 miliar, subsidi pangan atau beras untuk rakyat miskin Rp 4,3 triliun.

Sementara dana pelaksanaan program khusus terdiri dari bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) selama 4 bulan sebesar Rp 9,3 triliun dan dana infrastruktur dasar Rp 6 triliun.

”Pemerintah semula minta BLSM untuk 5 bulan, akhirnya disepakati dana itu diberikan selama 4 bulan, menghemat sekitar Rp 2 triliun,” ujar Satya.

Asumsi subsidi BBM pada RAPBN-P 2013 sebesar Rp 199 triliun. Asumsinya ada kenaikan harga BBM bersubsidi, termasuk pengalihan tagihan subsidi tahun lalu Rp 10 triliun. Semula subsidi BBM dalam APBN 2013 sebesar Rp 251 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Kamis (13/6/2013), seusai membuka Batu Fair dan Krida Pertanian Fair 2013 di Kota Batu, Jawa Timur, menambahkan, rencana kenaikan harga BBM subsidi dinilai salah satunya akan berdampak pada sektor pertanian. Utamanya, berdampak terhadap alat-alat mekanik pertanian yang digunakan untuk berproduksi.

Namun, kata Rusman, tidak boleh dilupakan adalah memperlancar akses petani untuk mendapatkan BBM bagi pertanian. ”Dampak kenaikan BBM akan terasa di berbagai bidang. Tetapi yang penting bagi petani dan nelayan adalah bukan hanya persoalan mahalnya BBM, tetapi juga akses untuk mendapatkan BBM itu,” ujar Rusman.

Selama ini akses petani untuk mendapatkan BBM harus lewat kepolisian, kelurahan, atau SPBU. ”Perlu dipikirkan jangan setiap butuh harus lewat mekanisme seperti minta pengantar ke polisi. Mari perbaiki akses petani mendapatkan BBM,” ujar Rusman.(EVY/HEN/SAH/CHE/ WIE/ETA/DIA/WHO)