Gerindra: BLSM Hanya Balsam yang Timbulkan Ketergantungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menyampaikan penolakannya terhadap pemberian Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut fraksi Gerindra, pemberian BLSM tersebut sifatnya sangat politis menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Gerindra juga menilai, skema kompensasi melalui BLSM ini hanya akan membuat masyarakat ketergantungan. “BLSM ini hanya sekadar balsam bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan ketergantungan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Hadir pula dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala Bappenas Armina Alsjahbana, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Lebih jauh Fary menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra menilai program BLSM ini hanya akan menempatkan masyarakat miskin sebagai obyek penerima bantuan.

“Dalam konteks ini, masyarakat akhirnya tidak mampu berpikir secara kritis dan mengembangkan prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi pemberdayaan,” tambahnya.

Menurut Fary, pemberian BLSM ini justru akan mengajarkan masyarakat untuk semakin bergantung kepada Pemerintah dan memperburuk mental masyarakat yang cenderung lebih suka menerima. “Padahal keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan setting sosial politik yang demokratis, kesiapan infrastruktur penyelenggara, kontinuitas program, dan data-data pendukung,” ujarnya.

Rencananya Pemerintah akan memberikan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. BLSM rencananya diberikan kepada 15 juta rumah tangga sasaran selama empat bulan dengan besaran Rp 150.000 per bulan. Total anggaran yang dikucurkan untuk BLSM ini sekitar Rp 9,3 triliun.

Fary menambahkan, kalau pada akhirnya program BLSM ini tetap dijalankan maka Fraksi Gerindra berharap alokasi dananya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infratstruktur dasar di sektor pertanian, perikanan, pemukiman, dan infrastruktur dasar lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan dengan sistem padat karya.