Kompas.com - 24/06/2013, 10:36 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Asian Agri Group, kini Direktorat Jenderal Pajak mengincar perusahaan pertambangan yang diduga menunggak pembayaran pajak. "Nilainya setara Asian Agri," ujar Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sayang, karena masih dalam tahap penyidikan, Yuli enggan menyebut detail perusahaan mana yang ia maksud. Yang jelas perusahaan tersebut bergerak di sektor batu bara dan disangka melakukan penunggakan pembayaran pajak pada periode tertentu.

Di mata kantor pajak, selama ini, pembayaran pajak perusahaan tambang lebih sering bermasalah. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk.

Terlebih lagi, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftar sebagai wajib pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Selain itu, banyak juga pemilik izin pertambangan tidak mengeksploitasi sendiri tambang mereka. Mereka hanya terima imbalan bersih perusahaan besar tanpa tahu berapa banyak hasil tambang yang telah dikeruk dari lahannya.

Sebagai catatan, sampai 15 Desember tahun lalu, penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan batu bara mencapai Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit mengalami kenaikan periode yang sama 2011, yakni sebesar Rp 22,92 triliun. Tetapi, porsi dari seluruh penerimaan PPh tahun lalu hanya sekitar 6,59 persen.

Angka penerimaan ini agak mengherankan karena ekspor komoditas batu bara tergolong besar. Setiap tahun rata-rata mencapai  20 miliar dollar AS.

Selain mengejar pengusaha batu bara, Yuli mengatakan, saat ini kasus yang paling banyak ditangani bagian Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak didominasi dugaan faktur pajak fiktif pajak pertambahan nilai (PPN). "Yang paling banyak dari sektor perdagangan dan manufaktur," tambahnya.

Modus operandi yang sering dipakai untuk faktur fiktif adalah mendirikan perusahaan fiktif dan menerbitkan faktur pajak, tetapi tidak didukung transaksi uang dan barang. Perusahaan ini didirikan untuk menjual faktur pajak.

Walaupun jumlah kasusnya cukup banyak, kerugian negara yang berasal dari sektor nilainya kecil sehingga dampaknya belum terlihat.

"Kami fokus ke kasus besar agar dampaknya lebih signifikan," ujar Yuli. Misalnya, kasus dugaan penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Grup yang  nilainya Rp 1,5 triliun.

Asian Agri juga sudah membayar sebagian surat ketetapan pajak yang dilayangkan kantor pajak, nilainya sekitar Rp 500 miliar. Penyidik pajak sudah menyerahkan delapan berkas tersangka, selain Suwir Laut. (Anna Suci Perwitasari)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

Whats New
150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

Rilis
Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Whats New
Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Whats New
Iklan Berorientasi Agama dan Pentingnya Etika Periklanan

Iklan Berorientasi Agama dan Pentingnya Etika Periklanan

Whats New
Gaji Ke-13 Segera Cair, Simak Perbedaan Komponennya Dibanding Tahun 2020 dan 2021

Gaji Ke-13 Segera Cair, Simak Perbedaan Komponennya Dibanding Tahun 2020 dan 2021

Whats New
AAJI Sebut Jumlah Agen Asuransi Berlisensi Turun, Ini Penyebabnya

AAJI Sebut Jumlah Agen Asuransi Berlisensi Turun, Ini Penyebabnya

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri Hingga BCA

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri Hingga BCA

Whats New
IHSG Melaju di Zona Hijau, Rupiah Tak Mampu Bangkit

IHSG Melaju di Zona Hijau, Rupiah Tak Mampu Bangkit

Whats New
Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya hingga Ciamis Jalani Uji Coba Pembelian Pertalite-Solar Pakai Aplikasi MyPertamina Mulai 1 Juli 2022

Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya hingga Ciamis Jalani Uji Coba Pembelian Pertalite-Solar Pakai Aplikasi MyPertamina Mulai 1 Juli 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.