Ambil Alih Inalum, Pemerintah Siapkan Rp 7 Triliun

Kompas.com - 26/06/2013, 07:43 WIB
Menteri Perindustrian MS Hidayat Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Perindustrian MS Hidayat
|
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan untuk mengambil alih proyek asahan atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun.

Dana tersebut akan diambil dari APBN-Perubahan 2012 dan APBN 2013. Hal ini disampaikannya seusai Rapat Komisi VI terkait pembentukan panitia kerja (panja) pengambilalihan Inalum dari pihak Jepang atau Nippon Asahan Alumuniun (NAA).

"Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembelian aset, dana contingency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi," kata MS Hidayat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Pada 1 November 2013, diharapkan kepemilikan saham 100 persen dikuasai Indonesia. Setelah PT Inalum berhasil dikuasai, maka pemerintah akan merombak struktur manajemen PT Inalum dengan diisi putra putri Indonesia.

Di samping itu, ia menjamin dengan kepemilikan saham sebesar 100 persen, maka pihak Jepang tak akan lagi menempati posisi strategis, bahkan tak memiliki jabatan lagi di perusahaan tersebut.

Kendati demikian, MS Hidayat enggan mengungkapkan siapa yang akan mengelola PT Inalum. Saat ini, pemerintah masih fokus untuk mengambil alih 100 persen saham PT Inalum.

"Dengan struktur yang baru nanti, 10-20 tahun ke depan, saya yakin Sumatera akan menjadi industri alumunium yang terpandang," kata MS Hidayat.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan pun telah sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) pengambilalihan PT Inalum.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembentukan panja ini akan selesai sebelum Oktober 2013. Pembentukan panja ini, kata dia, lantaran Pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana sebesar 709 juta dollar AS atau setara dengan Rp 7 triliun untuk pengambilalihan saham NAA sebesar 58,88 persen.

Apabila pemerintah ingin mengambil alih Inalum menjadi BUMN, kata dia, harus ada Penyertaan Modal Negara (PMN). Sekedar informasi, Inalum adalah perusahaan aluminium smelter, hasil kerja sama Indonesia dengan NAA yang berdiri sejak 1975. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai sekitar 41,13 persen saham Inalum. Sebagian besar, yakni 58,87 persen saham dimiliki NAA.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.