Ambil Alih Inalum, Pemerintah Siapkan Rp 7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan untuk mengambil alih proyek asahan atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun.

Dana tersebut akan diambil dari APBN-Perubahan 2012 dan APBN 2013. Hal ini disampaikannya seusai Rapat Komisi VI terkait pembentukan panitia kerja (panja) pengambilalihan Inalum dari pihak Jepang atau Nippon Asahan Alumuniun (NAA).

"Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembelian aset, dana contingency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi," kata MS Hidayat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Pada 1 November 2013, diharapkan kepemilikan saham 100 persen dikuasai Indonesia. Setelah PT Inalum berhasil dikuasai, maka pemerintah akan merombak struktur manajemen PT Inalum dengan diisi putra putri Indonesia.

Di samping itu, ia menjamin dengan kepemilikan saham sebesar 100 persen, maka pihak Jepang tak akan lagi menempati posisi strategis, bahkan tak memiliki jabatan lagi di perusahaan tersebut.

Kendati demikian, MS Hidayat enggan mengungkapkan siapa yang akan mengelola PT Inalum. Saat ini, pemerintah masih fokus untuk mengambil alih 100 persen saham PT Inalum.

"Dengan struktur yang baru nanti, 10-20 tahun ke depan, saya yakin Sumatera akan menjadi industri alumunium yang terpandang," kata MS Hidayat.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan pun telah sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) pengambilalihan PT Inalum.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembentukan panja ini akan selesai sebelum Oktober 2013. Pembentukan panja ini, kata dia, lantaran Pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana sebesar 709 juta dollar AS atau setara dengan Rp 7 triliun untuk pengambilalihan saham NAA sebesar 58,88 persen.

Apabila pemerintah ingin mengambil alih Inalum menjadi BUMN, kata dia, harus ada Penyertaan Modal Negara (PMN). Sekedar informasi, Inalum adalah perusahaan aluminium smelter, hasil kerja sama Indonesia dengan NAA yang berdiri sejak 1975. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai sekitar 41,13 persen saham Inalum. Sebagian besar, yakni 58,87 persen saham dimiliki NAA.