Kompas.com - 26/06/2013, 13:18 WIB
Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari menilai, upah buruh tidak perlu naik, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini.

Pasalnya, jika kenaikan gaji pekerja langsung terjadi, maka berpotensi menimbulkan kontraksi yang efeknya tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Okto menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Rabu (26/6). "Saya kira jangan terlalu terburu-buru melakuan penyesuaian-penyesuaian. Kalau semua langsung melakukan penyesuaian-penyesuaian nanti akan terjadi kontraksi terlalu cepat, dan ini tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Okto.

Hipmi, imbuh Okto, mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengontrol kenaikan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM. Sebab, perubahan tarif angkutan yang signifikan dapat berdampak buruh bagi pengusaha dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan gaji, atau pun tarif angkutan perlu melalui sejumlah tahapan.

Mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka otomatis kenaikan harga akan terjadi lagi. Karena itu, jika terjadi kenaikan harga yang berturut-turut maka dampaknya cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dan turut menyusahkan pengusaha.

Okto juga menilai, pernyataan Menteri Perindustrian M.S Hidayat tentang perubahan gaji pada tahun depan sebesar 10 persen tidak bisa dilakukan secara buru-buru tanpa perhitungan yang tepat. Sebab, perubahan gaji buruh bisa menyusahkan pengusaha yang selama ini sudah harus mengeluarkan biaya cukup besar. (Noverius Laoli)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Sumber
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.