Kompas.com - 27/06/2013, 19:41 WIB
Ilustasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Kalimantan Selatan. Kompas/Defri WerdionoIlustasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Kalimantan Selatan.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan investasi. Kebijakan itu berguna untuk menarik para investor menanamkan saham mereka dan menghilangkan kesan rumitnya birokrasi perizinan di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian, M. Hatta Rajasa mengatakan kebijakan-kebijakan itu antara lain melalui penyederhanaan perizinan, daftar negatif investasi (DNI) dan relaksasi insentif-insentif yang selama ini telah diberikan.

"Hari ini kami membahas tentang kebijakan terkait perizinan usaha dan segera dikeluarkan peraturan penyederhanaan perizinan. Nanti akan kita pangkas peraturan-peraturan yang selama ini tidak memiliki dasar," kata Hatta, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Penyederhanaan izin investasi itu akan difokuskan pada perizinan yang tidak memiliki perintah dari peraturan perundangan yang di atasnya. Pasalnya, peraturan-peraturan itulah yang menyebabkan proses perizinan berbelit-belit.

Ia mencontohkan, misalnya peraturan dirjen akan dihilangkan karena tidak ada kewajiban dalam UU yang mengatur itu. Contoh lainnya adalah peraturan menteri, menurutnya lebih baik dihilangkan karena juga tak diatur dalam UU.

"Kami harapkan penyederhanaan ini dapat menarik minat dan mendorong investasi, di dalam persaingan yang semakin ketat," ujar Hatta.

Lebih lanjut, Hatta Rajasa menyebutkan bahwa peraturan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak sedikit yang masih menghambat investasi dan prosesnya terlalu bertele-tele.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia memberikan contoh, misalnya untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membutuhkan sebanyak 17 izin, sedangkan untuk eksplorasi migas membutuhkan 25 izin dan untuk produksi membutuhkan 25 izin.

"Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, maka aktivitas bisnis di Indonesia akan membaik, competitiveness akan membaik, dan persepsi kita juga akan membaik," kata Hatta.

Sekedar informasi, penyederhanaan investasi ini merupakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada jajaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperbaiki birokrasi perizinan usaha di daerah masing-masing.

Penyederhanaan perizinan, kata Presiden, sangat diperlukan untuk peningkatan investasi di Indonesia.

Di tengah resesi ekonomi dunia, ekspor Indonesia cenderung menurun seperti yang dialami negara lain. Melihat situasi itu, kata dia, investasi perlu menjadi andalan utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Indonesia masih menjadi prioritas investasi di dunia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.