Izin Penanaman Modal Langsung Bakal Dilonggarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan investasi. Kebijakan itu berguna untuk menarik para investor menanamkan saham mereka dan menghilangkan kesan rumitnya birokrasi perizinan di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian, M. Hatta Rajasa mengatakan kebijakan-kebijakan itu antara lain melalui penyederhanaan perizinan, daftar negatif investasi (DNI) dan relaksasi insentif-insentif yang selama ini telah diberikan.

"Hari ini kami membahas tentang kebijakan terkait perizinan usaha dan segera dikeluarkan peraturan penyederhanaan perizinan. Nanti akan kita pangkas peraturan-peraturan yang selama ini tidak memiliki dasar," kata Hatta, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Penyederhanaan izin investasi itu akan difokuskan pada perizinan yang tidak memiliki perintah dari peraturan perundangan yang di atasnya. Pasalnya, peraturan-peraturan itulah yang menyebabkan proses perizinan berbelit-belit.

Ia mencontohkan, misalnya peraturan dirjen akan dihilangkan karena tidak ada kewajiban dalam UU yang mengatur itu. Contoh lainnya adalah peraturan menteri, menurutnya lebih baik dihilangkan karena juga tak diatur dalam UU.

"Kami harapkan penyederhanaan ini dapat menarik minat dan mendorong investasi, di dalam persaingan yang semakin ketat," ujar Hatta.

Lebih lanjut, Hatta Rajasa menyebutkan bahwa peraturan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak sedikit yang masih menghambat investasi dan prosesnya terlalu bertele-tele.

Ia memberikan contoh, misalnya untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membutuhkan sebanyak 17 izin, sedangkan untuk eksplorasi migas membutuhkan 25 izin dan untuk produksi membutuhkan 25 izin.

"Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, maka aktivitas bisnis di Indonesia akan membaik, competitiveness akan membaik, dan persepsi kita juga akan membaik," kata Hatta.

Sekedar informasi, penyederhanaan investasi ini merupakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada jajaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperbaiki birokrasi perizinan usaha di daerah masing-masing.

Penyederhanaan perizinan, kata Presiden, sangat diperlukan untuk peningkatan investasi di Indonesia.

Di tengah resesi ekonomi dunia, ekspor Indonesia cenderung menurun seperti yang dialami negara lain. Melihat situasi itu, kata dia, investasi perlu menjadi andalan utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Indonesia masih menjadi prioritas investasi di dunia.