Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Rajasa Justru Minta Pajak UMKM Dievaluasi

Kompas.com - 04/07/2013, 13:25 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Berbeda dengan sikap Menteri Keuangan M. Chatib Basri dan Menteri UKM dan Koperasi Syarief Hasan yang mendukung penerapan pajak UMKM, justru Menteri Koordinator Perekonomian, M. Hatta Rajasa meminta agar pajak tersebut dievaluasi.

"Saya minta ini (pajak UMKM) dievaluasi, sejauh mana efeknya terhadap usaha kita," jelasnya di Gedung Kementerian Perekonomian, Kamis (4/7/2013).

Hatta menjelaskan, tidak semua UMKM dikenakan pajak. Ada kriteria-kriteria tertentu yang akan dikenakan pajak, yaitu usaha yang mempunyai omzet lebih dari Rp 20 juta perbulannya.

Menurut peraturan, UMKM yang mempunyai omzet melebihi Rp 4,8 miliar per tahunnya akan dikenakan pajak sebesar satu persen. Selain itu Hatta juga menampik bahwa pengenaan pajak bagi UMKM sebesar satu persen adalah untuk kepentingan pemerintah.

"Bisa saja Menteri Keuangan mengatakan yang dikenakan (pajak) batas pendapatannya Rp 15 juta ke atas, karena pajak sekarang itu naik. Jadi bukan meningkatkan pendapatan pemerintah memalui pajak, tapi melakukan pembinaan," terangnya.

Sebelumnya, Menkeu Chatib Basri mengklaim pengenaan pajak UMKM tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Justru, dengan membayar pajak, pelaku usaha tersebut bisa lebih disiplin mengelola keuangan.

Ada beberapa kriteria UMKM yang tidak dikenakan pajak sebesar satu persen. Seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, usaha yang masih bongkar pasang dan warteg.

Pemerintah masih akan melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha yang akan dimulai pada awal bulan Juli ini, terlebih masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh menyebutkan, wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, akan dikenai pajak dengan tarif PPh yang bersifat final sebesar satu persen. C35-12

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com