Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pajak UKM, Ditjen Pajak Fokus ke Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 17/07/2013, 07:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Peraturan khusus yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Aturan ini berlaku per 1 Juli 2013.

”Dengan aturan baru itu sebenarnya Ditjen Pajak secara otomatis akan selektif. Di samping memang ada pengecualian dalam aturan itu, Ditjen Pajak tentu juga akan fokus pada pusat-pusat perbelanjaan dan bisnis. Larinya pasti ke sana,” kata Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Chandra Budi, di Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Pemerintah per 12 Juni menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang substansinya adalah tentang pajak usaha kecil dan menengah (UKM). UKM yang dimaksud adalah usaha beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.

Meski demikian, ada pengecualian, yakni untuk usaha yang beromzet kecil. Contohnya adalah pedagang kaki lima, pedagang bakso dorongan, dan asongan. Pajak UKM ditetapkan 1 persen dari omzet bulanan.

Menurut Chandra, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia secara umum masih rendah, termasuk sektor UKM. Misalnya, terjadi pada para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Dari Sensus Pajak Nasional 2012, ada sekitar 8.000 kios di Blok A Pasar Tanah Abang. Namun, baru sekitar 3.000 pemilik yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Itu pun baru sekitar 200 pemilik yang membayar pajak rata-rata hanya Rp 500.000 per pemilik per bulan.

Hal sama terjadi di Blok B Pasar Tanah Abang yang memiliki 3.821 kios. Baru sekitar 151 pemilik kios menjadi WP. Pembayar pajaknya baru 62 WP, rata-rata Rp 400.000 per bulan.

Kondisi tersebut, menurut Chandra, tidak sebanding dengan omzet mereka. Omzet pedagang Pasar Tanah Abang rata-rata Rp 10 juta per kios per hari. Bahkan, saat bulan Ramadhan seperti saat ini, omzetnya bisa mencapai Rp 25 juta per kios per hari.

”Maka, dengan hitungan sederhana dan tarif paling rendah sekalipun, seharusnya pajak yang dibayarkan pedagang Pasar Tanah Abang lebih besar dari kondisi sekarang,” kata Chandra.

Masukan dari berbagai pihak di Pasar Tanah Abang ini, Chandra melanjutkan, penyebab utama ketidakpatuhan perpajakan tersebut, antara lain karena WP sulit memahami administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, aturan yang baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Ada kemudahan

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, pemberlakuan pungutan atas UKM beromzet di bawah Rp 4,8 miliar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah.

”Itu kemudahan perpajakan yang diberikan kepada UKM agar lebih mudah membayar pajaknya,” kata Fuad Rahmany sebagaimana dikutip Antara.

Fuad menekankan, apabila para pelaku usaha menolak pemberlakuan pajak UKM sebesar 1 persen dari omzet bulanan itu, justru para pelaku usaha akan dikenai tarif pajak umum yang lebih besar dan memberatkan.

Fuad menilai saat ini banyak di antara pelaku usaha beromzet di bawah Rp 4,8 miliar yang sebenarnya sangat mampu dan kaya.

Dia menegaskan, pemberlakuan pajak UKM untuk mengedepankan masalah keadilan. ”Buruh pabrik yang jauh lebih rendah pendapatannya saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil jika buruh bayar pajak tetapi mereka tak mau bayar pajak, padahal omzetnya bisa miliaran rupiah dalam setahun,” katanya. (LAS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

60 Kloter Penerbangan Haji 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

60 Kloter Penerbangan Haji "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
2 Cara Cek Mutasi Rekening BCA lewat HP

2 Cara Cek Mutasi Rekening BCA lewat HP

Spend Smart
Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

Whats New
KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

Whats New
Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Whats New
Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Whats New
Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Whats New
Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Whats New
Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Whats New
CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

Whats New
BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

Whats New
Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Whats New
Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Whats New
TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

Whats New
Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com