Angkutan Lebaran, Pemerintah Bentuk Tim Penanganan Musibah Pelayaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk tim gerak cepat (Quick Response) di setiap Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Pelabuhan (Kanpel), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dan Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP). Hal ini dalam rangka penanganan musibah pelayaran pada masa Angkutan Laut Lebaran tahun 2013.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan, tim quick response ini memiliki tugas untuk memastikan kesiapan penanggulangan musibah pelayaran yang meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan.

"Selain itu, tim ini pula dituntut untuk terus meningkatan kompetensi dan kapabilitasnya dalam menangani musibah pelayaran melalui keikutsertaan dalam latihan Search and Rescue (SAR), pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut," kata Bobby dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (21/7/2013).

Bobby menambahkan, sesuai telegram Nomor: 182/VII/DH-13 tanggal 19 Juli 2013 perihal Penanganan Musibah Pelayaran, Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menginstruksikan para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala KSOP, Kepala Kanpel, Kepala Kantor UPP dan Kepala Pangkalan PLP untuk berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder di wilayah kewenangan masing-masing serta menginventarisir sumber daya penanggulangan musibah yang dimilikinya.

Selanjutnya melaporkan kesiagaan penanganan musibah pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan masing-masing.

Selain membentuk tim quick response, pihaknyajuga membentuk tim penulis cepat yang bertugas menyusun laporan terjadinya musibah pelayaran kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) serta membentuk tim dokumentasi dan peliputan yang bertugas untuk mengumpulkan data-data di lapangan dan melaporkan perkembangan terakhir secara berkala.

Bobby juga  menginstruksikan jajarannya untuk membentuk posko penanganan musibah dan segera melakukan tindakan penanggulanggan musibah sesuai prosedur di pelabuhan serta melaporkan perkembangan penanganan musibah pelayaran secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada kesempatan pertama.

"Hal ini merupakan perwujudan komitmen dan tanggung jawab kami dalam penanganan musibah pelayaran yang dilakukan secara cepat, responsif dan efektif sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir baik korban jiwa maupun harta benda," jelasnya.