Pemerintah Klaim 100.000 Orang Kaya Kembalikan BLSM

Kompas.com - 25/07/2013, 16:22 WIB
Belasan warga lanjut usia di Dusun  Gadungan Kepuh, kelurahan Canden saat melakukan aksi protes karena tidak mendapat BLSM. Kompas.com/ Yustinus Wijaya KusumaBelasan warga lanjut usia di Dusun Gadungan Kepuh, kelurahan Canden saat melakukan aksi protes karena tidak mendapat BLSM.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim ada sekitar 100.000 masyarakat penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mengembalikan paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, orang yang mengembalikan BLSM itu lantaran menganggap dirinya tidak layak menerima.

"Sampai hari ini ada yang mengembalikan KPS sekitar 100.000-an. Tapi di lapangan belum tahu, soalnya data bergerak terus," kata Bambang saat konferensi pers di Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Bambang menambahkan, penyebab mereka mengembalikan KPS ini adalah segan mengambil atau mereka menganggap dirinya lebih mampu sehingga tidak merasa pantas menerima BLSM. Apalagi, paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini hanya Rp 150.000 per bulan yang akan diberikan selama empat bulan berturut-turut.

Bila KPS dikembalikan, otomatis dana kompensasi tersebut juga akan dikembalikan ke pemerintah. Nantinya, pemerintah akan melaporkan sisa dana pengembalian KPS ini.

Hingga saat ini, jumlah penerima BLSM baru terserap 88,72 persen atau sekitar 13.778.859 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sisanya yang belum terserap sebesar 1.752.038 RTS atau mencapai 11,28 persen.

"Pengalaman di tahun 2008 saat pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dulu, kalau penyerapan sudah 90 persen, maka naiknya pun lambat," tambahnya.

Saat ini, pemerintah juga bersiap-siap untuk memberikan paket kompensasi untuk tahap II yaitu untuk bulan Agustus dan September 2013. Pemerintah memilih untuk menyalurkan dalam dua paket pengiriman agar tidak memakan waktu dan biaya.

Sementara itu untuk di Papua serta kawasan Indonesia Timur, pemerintah akan langsung menggabungkan dalam satu kali pemberian BLSM agar efektif. Hal ini karena penyaluran paket kompensasi ini memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar karena lokasinya yang hingga mencapai pelosok bahkan harus memakai pesawat terbang dalam menjangkaunya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.