Kompas.com - 29/07/2013, 13:30 WIB
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri) didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedua dari kiri) inspeksi mendadak sejumlah harga bawang di Pasar Wonokromo, Surabaya, Selasa (19/3/2013). KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAMenteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri) didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedua dari kiri) inspeksi mendadak sejumlah harga bawang di Pasar Wonokromo, Surabaya, Selasa (19/3/2013).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menerima surat somasi dari Kementerian Perdagangan, khususnya dari Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan. Somasi ini terkait dugaan KPPU atas keterlibatan Gita Wirjawan dalam kartel bawang putih periode November 2012-Februari 2013.

Humas KPPU Ahmad Junaidi mengatakan, pihaknya baru menerima surat somasi dari Gita Wirjawan pada pagi hari ini. Meski pihak Kementerian Perdagangan mengklaim telah mengirim surat somasi tersebut sejak Jumat (26/7/2013) lalu.

"Kita sudah menerima surat somasi dari Menteri Perdagangan oagi tadi, kita akan menjawabnya melalui surat juga karena Menteri perdagangan melayangkannya melalui surat, dalam dua hingga tiga hari ke depan. Saat ini kami sedang menyiapkan tanggapan somasi tersebut," kata Junaidi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Junaidi menambahkan, dalam somasi tersebut, Gita Wirjawan menyampaikan keberatannya soal dugaan terhadap dirinya yang terlibat dalam kartel bawang putih. Lantas Gita juga menyikapi soal pemberitaan yang seakan tidak berimbang karena tidak menghadirkan Gita Wirjawan sebagai pihak terlapor.

Selain itu, pembacaan laporan dugaan pelanggaran hanya merupakan hasil keputusan investigator penyelidik dan bukan melalui keputusan majelis ketua KPPU.

Terkait status pelapor, Junaidi menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugas dari penyelidik KPPU untuk menemukan bukti-bukti baru yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 junto Peraturan Komisi nomor 1 tahun 2010 tentang laporan dugaan pelanggaran itu harus dibacakan dalam sidang terbuka.

Selain itu, pembacaan laporan dugaan pelanggaran ini merupakan pemenuhan hukum acara itu. Junaidi mengklaim justru bila tidak dibacakan di muka umum, maka sidang pemeriksaan pendahuluan dari KPPU ini akan salah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentang kategori terlapor, hal itu dapat ditanggapi dalam keputusan sidang 19 Agustus mendatang. Dari 22 terlapor itu, ada tiga di antaranya yang merupakan pejabat pemerintah. Itu sudah diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan nanti," jelasnya.

Terkait status terlapor, Junaidi menjelaskan bahwa pihak terlapor tidak harus merupakan pelaku usaha, tapi juga menyangkut pihak lain, yaitu menurut laporan dugaan pelanggaran ada 22 terlapor termasuk tiga orang di antaranya merupakan pejabat pemerintah, yaitu Menteri Perdangan Gita Wirjawan, Dirjen Perdangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi dan Kepala badan karantina Kementerian Pertanian.

Terkait tiga orang terduga ini, Junaidi menjelaskan bahwa tiga orang terlapor ini diduga melanggar pasal 24 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang berisi bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat pesaing. "Sehingga menciptakan supply komoditas di satu pasar bersangkutan menjadi berkurang," jelasnya.

Terkait pemberitaan di media, Junaidi menjelaskan bahwa sidang laporan dugaan pelanggaran ini bersifat terbuka dan media bisa mengikutinya secara bebas. "Namun soal proporti pemberitaan, KPPU bukan dalam posisi mengaturnya. Karena itu menjadi wilayah dari teman-teman pers. Dengan demikian, kami tidak dalam posisi mengatur porsi pemberitaan," jelasnya.

Sementara terkait hasil keputusahan hanya dilontarkan oleh investigator, Junaidi menjelaskan bahwa proses ini sama dengan dakwaan pidana yang dibacakan jaksa. "Kami membacakan laporan dugaan pelanggaran dalam sidang terbuka oleh investigator. kenapa bukan dilakukan oleh Majelis Ketua sidang, karena dalam hukum acara KPPU yg memutus tentang itu adalah majelis. Tapi majelis belum dapat dalam kapasitas memberikan pendapat," ujarnya.

"Kita harus mendengar tanggapan dari pelopor. setelah itu akan ada proses pembuktian dan penerimaan lanjutan. Itu hukum acara yang tidak bisa kita ingkari. Kalau kita tidak melakukan itu, kita dianggap melanggar hukum acara," tambah dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.