OJK Terbitkan Aturan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Kompas.com - 30/07/2013, 14:11 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Aturan ini merupakan regulasi perdana yang diterbitkan OJK sejak berdiri.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, aturan dengan nomor 01/POJK.07/2013 yang ditandatangani 26 Juli 2013 ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat. Selain itu aturan ini juga akan mendukung pertumbuhan lembaga dan industri sektor jasa keuangan.

"Ada tiga aspek yang harus dilakukan bagi industri jasa keuangan dalam menerapkan aturan baru ini," kata Muliaman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Tiga aspek itu adalah pertama, peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan atau layanan PUJK.

Aturan ini, kata Muliaman, akan berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. Sehingga ketentuan terkait perlindungan konsumen yang sudah ada di masing-masing sektor tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan.

"Bila ada yang tidak sesuai, maka harus disempurnakan serta berpedoman kepada aturan baru ini," tambahnya.

Aturan tentang perlindungan konsumen ini akan menggunakan lima prinsip pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumennya yang terdiri atas transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Muliaman menambahkan, aturan baru ini memberi waktu setahun untuk PUJK dalam mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan peraturan teknis yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik industri sektor jasa keuangan.

"Jadi misalnya nanti ada peraturan teknis untuk asuransi, perbankan dan lain-lain," tambahnya.

Dalam penyusunan aturan baru ini, OJK mengklaim sudah melalui uji publik serta melakukan pertemuan dengan asosiasi industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal.Pihak OJK juga melibatkan tenaga ahli di bidang hukum perlindungan konsumen dan pemasaran serta juga dimintakan pendapatnya.

"Jika PUJK bisa menerapkan aturan ini dengan benar, maka akan menumbuhkan budaya perlindungan konsumen di industri keuangan di Indonesia," jelasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.