OJK Terbitkan Aturan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, aturan dengan nomor 01/POJK.07/2013 yang ditandatangani 26 Juli 2013 ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat. Selain itu aturan ini juga akan mendukung pertumbuhan lembaga dan industri sektor jasa keuangan.

"Ada tiga aspek yang harus dilakukan bagi industri jasa keuangan dalam menerapkan aturan baru ini," kata Muliaman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Tiga aspek itu adalah pertama, peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan atau layanan PUJK.

Aturan ini, kata Muliaman, akan berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. Sehingga ketentuan terkait perlindungan konsumen yang sudah ada di masing-masing sektor tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan.

"Bila ada yang tidak sesuai, maka harus disempurnakan serta berpedoman kepada aturan baru ini," tambahnya.

Aturan tentang perlindungan konsumen ini akan menggunakan lima prinsip pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumennya yang terdiri atas transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Muliaman menambahkan, aturan baru ini memberi waktu setahun untuk PUJK dalam mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan peraturan teknis yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik industri sektor jasa keuangan.

"Jadi misalnya nanti ada peraturan teknis untuk asuransi, perbankan dan lain-lain," tambahnya.

Dalam penyusunan aturan baru ini, OJK mengklaim sudah melalui uji publik serta melakukan pertemuan dengan asosiasi industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal.Pihak OJK juga melibatkan tenaga ahli di bidang hukum perlindungan konsumen dan pemasaran serta juga dimintakan pendapatnya.

"Jika PUJK bisa menerapkan aturan ini dengan benar, maka akan menumbuhkan budaya perlindungan konsumen di industri keuangan di Indonesia," jelasnya.