Pemerintah Pinggirkan Peran Transportasi Publik

"Pelayanan transportasi publik kita mengecewakan. Karena layanan transportasi publik ke kampung halaman ini terbatas, masyarakat akhirnya secara terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (7/8/2013).

Djoko menilai mudik dengan menggunakan transportasi pribadi memang lebih enak karena bisa bersama-sama keluarga. Namun, jenis transportasi ini cenderung memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, apalagi bila pemudik justru memilih kendaraan roda dua untuk mudik.

Berdasarkan data dari Kepolisian RI, sekitar 70 persen pemudik yang tewas selalu menggunakan kendaraan roda dua. Sebenarnya, kata Djoko, pemerintah bisa melakukan revitalisasi transportasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, mudah, aman, dan nyaman.

Masalahnya, transportasi publik ini seakan dianaktirikan oleh pemerintah, terutama dari sisi anggaran. "Pemerintah ini bukannya tidak mampu untuk memberikan layanan transportasi publik, tapi mereka ini belum mau," jelasnya.

Djoko menilai pemerintah justru mengobral anggaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tahun ini saja mencapai Rp 175 triliun untuk kendaraan pribadi. Setelah harga BBM naik, pemerintah juga tidak segera merevitalisasi transportasi publiknya. Malahan, pemerintah sibuk memberikan subsidi mobil murah dengan anggaran cukup fantastis, yaitu sekitar Rp 67 triliun.

"Padahal, merevitalisasi transportasi umum ini, khususnya yang berbasis jalan raya, hanya mengalokasikan tidak lebih dari Rp 1 triliun," jelasnya.