Cegah PHK, Pemerintah Janji Susun Skema Pengupahan yang Stabil

Kompas.com - 17/08/2013, 13:55 WIB
Ilustrasi: Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memenuhi ruas Jalan Thamrin, Jakarta peringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan mendesak segera dilaksanakan jaminan kesehatan.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi: Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memenuhi ruas Jalan Thamrin, Jakarta peringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan mendesak segera dilaksanakan jaminan kesehatan.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menginginkan pelaku industri padat karya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. Hal ini untuk memberi dorongan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah telah berdiskusi dengan asosiasi maupun perusahaan secara langsung untuk tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Jika mampu melakukan hal tersebut, pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi industri.

"Kami minta komitmen (industri) tidak ada PHK. Beberapa industri padat karya seperti sepatu, kesepakatannya tidak ada PHK. Itu komitmen mereka dan kita selama setahun ke depan," kata Hidayat saat ditemui di kantor Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (16/8/2013) malam.

Imbal baliknya, kata Hidayat, industri ini meminta pemerintah untuk memberikan skema pengupahan yang stabil, yang tidak hanya menguntungkan bagi karyawan tapi juga tidak memberatkan bagi kalangan pengusaha ataupun industri.

Bagaimanapun, karyawan dan perusahaan sama-sama memerlukan satu dengan yang lain. Saat ini, jumlah industri padat karya mencapai 5 juta industri. Industri tersebut dengan jumlah karyawannya yang banyak memang rawan PHK, khususnya bila operasional perusahaan macet.

Untuk mencegah PHK tersebut, pihaknya sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan dalam merumuskan insentif. "Jadi ada tiga sampai empat opsi. Tapi ini tunggu finalisasi dari Menteri Keuangan," tambahnya.

Salah satu insentif yang akan diberikan adalah pajak karyawan dihapus dan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberi diskon pajak penghasilan (PPh) badan serta masih mengkaji kenaikan upah karyawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi ini masih dikaji, jadi besarannya akan ditentukan berdasarkan inflation rate plus berapa persen. Memang tentu tidak semua serikat buruh mau, tapi formula ini sedang kita buat," jelasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.