Kompas.com - 26/08/2013, 15:35 WIB
Ilustrasi: Salah satu unit pengolahan kepala sawit yang menghasilkan biodiesel di pabrik PT Pelita Agung Agriindustri, salah satu pabrik milik PT Permata Hijau Group di Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Senin (27/5/2013) selama ini menjadi tumpuan bagi ratusan petani kepala sawit daerah sekitarnya.

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONOIlustrasi: Salah satu unit pengolahan kepala sawit yang menghasilkan biodiesel di pabrik PT Pelita Agung Agriindustri, salah satu pabrik milik PT Permata Hijau Group di Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Senin (27/5/2013) selama ini menjadi tumpuan bagi ratusan petani kepala sawit daerah sekitarnya.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menekan neraca transaksi berjalan yang masih defisit. Salah satu caranya adalah mengurangi ketergantungan impor minyak yang masih tinggi. Ke depan, pemerintah akan mewajibkan penggunaan biofuel yang bersumber dari minyak sawit mentah (CPO). Apalagi harga CPO saat ini sedang melemah di pasar sehingga memudahkan pengonsumsian bahan bakar alternatif tersebut.

"Saya marathon Sabtu rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian. Disambung lagi hari Minggu kemarin untuk memantapkan itu. Saya rapat lagi dengan Pertamina, saya tanya bu Karen (Dirut Pertamina), katanya dia bilang bisa (memenuhi kuota biofuel). Semua siap," kata Hatta saat ditemui di Gedung BPPT Jakarta, Senin (26/8/2013).

Kebijakan energi alternatif ini, kata Hatta, di samping melindungi pengusaha dan kebun rakyat, nantinya para pemilik kebun kelapa sawit ini akan yakin mendapat pasar CPO. Sebab, dengan harga CPO yang merosot di pasar dunia, maka domestik harus menyerapnya sendiri.

Harapan Hatta, dengan penerapan konsumsi biofuel sebesar 10 persen dari total energi domestik, nantinya konsumsi biofuel ini akan mengurangi ketergantungan impor minyak sebesar 3,5 juta KL atau mampu menghemat sekitar 3,5 miliar dollar AS.

"Harga CPO di pasar dunia memang sedang turun, bahkan harganya di bawah harga solar impor. Ini akan memberikan keuntungan, pertama mengurangi impor (BBM), kedua bisa menghemat anggaran," tambahnya.

Atas kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada 22 Juni lalu, angka impor BBM bersubsidi yang biasanya naik 4 persen menjadi menurun sekitar 6 persen di Juli 2013. "Artinya masyarakat mulai menghemat atau penyalahgunaan akibat disparitas harga sudah turun," tambahnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.