Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IHSG dan Rupiah Anjlok, Pemerintah Dinilai Telat Ambil Keputusan

Kompas.com - 28/08/2013, 16:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom yang tergabung dalam Megawati Institute mengklaim telah melihat gejala anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sejak triwulan kedua 2012.

Jika pemerintah saat ini bisa melakukan hal yang bersifat antisipatif, maka seharunya paket kebijakan yang baru diketok palu Jumat lalu (23/8/2013), sudah dari dulu dikeluarkan.

Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta, menuturkan kondisi pasar saat ini sudah sangat sulit untuk mempercayakan investasi di Indonesia. Market, sebut Arif, melihat asumsi yang dibuat pemerintah dan tercermin dalam APBN P 2013 sudah tidak realistis. Sayangnya, menurut Arif, pemerintah tidak melihat gejolak ekonomi saat ini sebagai hal yang kritis.

Pukulan ekonomi global dari AS, Eropa dan beberapa negara Asia tentu mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Namun, Arif menilai persoalan yang sebenarnya dihadapi Indonesia adalah permasalahan struktural dan fundamental.

Secara tidak langsung, Arif mengatakan, pemerintah saat ini tidak boleh bersembunyi di balik kemerosotan ekonomi dunia.

"Pemerintah boleh terus pakai bedak, tapi market (pasar) paham wajah sebenarnya seperti apa," tegas Arif, yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Hal senada disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Sri Hadiningsih. Ia menilai pejabat kementerian yang mengurus perekonomian, dan juga presiden tidak menganggap kondisi saat ini sebagai hal yang kritis. "Seolah temporer saja, biasa saja. Padahal rupiah terjun bebas," kata Sri.

Sebab Ketidakpercayaan Investor Arif, begitu pula dengan Sri, percaya salah satu yang menjadi penyebab ketidakpercayaan investor adalah utang luar negeri yang besar, lebih dari 250 miliar dolar AS.

Ditambah lagi, utang jangka pendek yang akan jatuh tempo, yang mencapai 55,7 persen dari cadangan devisa Indonesia.

"Neraca perdagangan barang jasa yang defisit, itu betul. Tapi hanya akan bisa diimplementasikan jangka panjang, bukan stabilitas ekonomi. Masalah serius kita itu, cadangan devisa makin turun, dan utang luar negeri yang besar," kata Sri.

Kedua, adalah soal defisit neraca pembayaran yang semakin melebar. Pada kuartal I 2013 sebesar 9,8 miliar dolar AS setara 4,4% dari PDB. Penyebab ketidakpercayaan investor yang ketiga adalah inflasi yang tinggi.

Pada bulan Juli 2013, inflasi tercatat sebesar 8,61 persen (year on year/yoy). Asumsi ekonomi pemerintah juga dianggap tidak realistis. Akibatnya, sentimen ekonomi global lebih berpengaruh terhadap neraca domestik.

IHSG secara year on year telah menurun 15 persen, begitu pula dengan nilai tukar rupiah yang melemah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com