KEN: Bila Fiskal Bisa Imbangi Moneter, "Krisis Kecil" Ini Lewat

Kompas.com - 29/08/2013, 20:01 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) yang diumumkan Kamis (29/8/2013), harus dimbangi kebijakan fiskal untuk membawa Indonesia melewati "krisis kecil" yang sekarang terjadi. Pasar dinilai merespons positif pada kenaikan BI rate.

"(Kenaikan BI rate) baik, tapi harus paralel dengan kebijakan fiskal Pemerintah. Kalau keduanya seiring sejalan, proses 'krisis kecil' ini akan segera kita tanggulangi dengan baik," kata Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, di istana, Kamis petang. Dia mengatakan kenaikan BI rate sudah menjadi ekspektasi pasar sejak dua pekan lalu, saat Bank Indonesia rutin menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

BI rate kembali naik untuk ketiga kalinya pada tahun ini, naik dari 6,5 persen menjadi 7 persen, diputuskan dalam RDG Tambahan Bank Indonesia. Menurut Chairul respons positif pasar terlihat dari menguatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dari Bursa Efek Indonesia, setelah sebelumnya anjlok secara marathon. Nilai tukar rupiah pun, imbuh dia, langsung memperlihatkan penguatan meskipun belum terlalu signifikan.

Chairul mengatakan pada prinsipnya pasar akan selalu menunggu pertanda dari pemerintah dan otoritas moneter. "Begitu terjadi pelemahan rupiah dan tak ada action dari otoritas moneter, takut," ujar dia. Apalagi, imbuh Chairul, sebelumnya imbal hasil surat utang negara (SUN) bertenor 10 tahun sudah mencapai 8,7 persen, dianggap punya disparitas terlalu jauh dengan BI rate di level 6,5 persen.

 
"Saya gembira Bank Indonesia menaikkan BI rate. Ini signal positif kepada pasar," ujar Chairul. Menurut dia kenaikan BI rate ini memperlihatkan ada proses berjalan berupa pengetatan sistem keuangan moneter. Harapannya, sebut dia, tentu saja "dosis" tindakan ini pas.

Menurut Chairul kenaikan BI rate ini tak akan merugikan iklim investasi di Indonesia. Dia berpendapat margin usaha di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. "Kalau BI rate naik 0,5 persen atau bahkan 1 persen, tidak akan mengganggu iklim investasi. Yang terganggu sedikit (hanya) keuntungan dunia usahanya, tapi target tidak terpengaruh, tidak masalah," papar dia.

Langkah imbang fiskal

Namun kenaikan 50 basis poin BI rate ini mencukupi atau tidak untuk menyikapi fluktuasi nilai tukar rupiah dan mendongkrak indeks bursa, Chairul tidak dapat memastikan. Perlu dinaikkan lagi atau tidak, ujar dia, harus melihat perkembangan setelah kenaikan kali ini. "Ini kan dosis seperti ngasih obat," kata Chairul beribarat.

Selain tergantung dosis, Chairul menegaskan pemerintah juga harus menangani beberapa hal lain di sektor riil dan fiskal, meskipun tetap akan disambut gembira bila langkah moneter yang ditempuh Bank Indonesia sudah memadai. "Tinggal sekarang bagaimana di lapangan," kata dia.

Di antara langkah yang mendesak dilakukan pemerintah untuk mengimbangi upaya moneter tersebut, ujar Chairul, adalah penurunan harga-harga komoditas pangan. "Supaya inflasi jangan sampai 9,2 persen (di akhir tahun)," kata dia. Untuk itu, dia menyarankan Presiden menekankan lagi penugasan untuk Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan mengatasi masalah ini.

 
Selain itu, lanjut Chairul, KEN menyarankan pemerintah melakukan penghapusan kuota maupun perbaikan sistem tarif. "Sudah lebih dari satu tahun KEN bicara ke pemerintah masalah ini," ujar dia. Rantai distribusi juga harus dikontrol, agar harga pangan di lapangan terkontrol pula, dan gejolak harga bisa diatasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Cara Tarik Tunai Bank Jateng Tanpa Kartu via Internet Banking dan Bima

Cara Tarik Tunai Bank Jateng Tanpa Kartu via Internet Banking dan Bima

Spend Smart
Main HP di SPBU Bisa Picu Kebakaran, Cuma Mitos atau Fakta?

Main HP di SPBU Bisa Picu Kebakaran, Cuma Mitos atau Fakta?

Whats New
Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program

Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program

Work Smart
Lebih Murah Beli Minyak Goreng di Alfamart atau Indomaret?

Lebih Murah Beli Minyak Goreng di Alfamart atau Indomaret?

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV,  XXI, dan Cinepolis

Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV, XXI, dan Cinepolis

Spend Smart
Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.