Buruh Digugat Rp 2 M karena Dinilai Lakukan Aksi Ilegal

Kompas.com - 04/09/2013, 14:14 WIB
Ilustrasi: Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. KOMPAS/HERU SRI KUMORO HERU SRI KUMOROIlustrasi: Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. KOMPAS/HERU SRI KUMORO
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Doosan Cipta Buana Jaya, melalui kuasa hukumnya Sugiharto, mengatakan, aksi mogok yang digelar serikat buruhnya pada 7-8 Maret 2013 adalah ilegal.

"Aksi unjuk rasa memang dilindungi undang-undang, tapi dalam hal ini tetap ilegal. Karena belum ada pemberitahuan," kata Sugiharto kepada wartawan, di PN Jakarta Utara, Rabu (4/9/2013).

Sugiharto mengatakan, aksi mogok dikatakan legal secara hukum jika ada pemberitahuan kepada perusahaan dan sejumlah instansi terkait, seperti pihak kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Akibat aksi dua hari tersebut, perusahaan yang mempekerjakan 1.600 karyawan itu mengalami kerugian Rp 2.004.000.000.

Sementara itu, pengacara publik dari LBH Jakarta, Handika Ferdian, mengatakan, aksi mogok dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, buruh tidak menganggap aksi mogok menimbulkan kerugian.

"Kita juga anggap mogok tidak merugikan karena mogok kerja itu hak dan dilindungi undang-undang," jelasnya kepada Kompas.com, Rabu pagi.

PT Doosan akhirnya menggugat Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Utara Halili dan Ketua PSP SPN PT Doosan Umar Faruq sebesar Rp 2 miliar. Kini gugatan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.