Penambahan Modal ke Hutama Karya, Komisi VI Lepas Tangan

Kompas.com - 09/09/2013, 21:35 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mau disalahkan jika suatu saat terjadi hal yang tidak beres dengan penambahan penyertaan modal negara (PMN) bagi PT Hutama Karya (Persero).

Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima, mengatakan, pihaknya tidak bertanggung jawab karena dalam pengambilan keputusan terkait PMN tidak melalui persetujuan Komisi VI, dan langsung dibahas di rapat badan anggaran (banggar).

"Ini kan (sudah) UU. Kalau pemerintah mau melaksanakan, karena itu perintah UU, kita (Komisi VI) juga tidak bisa ngerem. Tapi sikap Komisi VI, tidak mau disalahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak beres karena proses decission ini tidak lewat Komisi VI," kata Aria kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin sore (9/9/2013).

Kerena sudah disahkan menjadi UU APBN-P 2013, Aria mengatakan, pihaknya akan mengkaji secara hukum terlebih dahulu, apakah bisa dibahas kembali. Jika ternyata bisa dibahas kembali, Komisi VI akan membicarakan substansi pengajuan tambahan PMN bersama pihak terkait.

Sebagai informasi, salah satu tambahan dalam PMN tersbut adalah alokasi anggaran sebesar Rp 2 triliun kepada PT Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera. Aria mengatakan pembicaraan substansi usulan akan menyoroti penggunaan keuangan tersebut.

"Benar tidak Rp 2 triliun ini ada, diletakkan di mana. Yang penting tidak ada kongkalikong, tidak ada permainan, dan tidak ada proyek-proyekan," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Aria mengatakan, soal korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara, tapi juga kesalahan prosedur pengambilan keputusan. "Ini yang kita takut. Ini yang membuat kita trauma atau paranoid terhadap pengambilan keputusan," lanjutnya.

Ia mencontohkan, kasus Hambalang dan kasus Riau membuat anggota komisinya sangat hati-hati terhadap prosedur pengambilan keputusan. Salah langkah sedikit, akibatnya bisa fatal.

"Yang Hambalang, waktu itu katanya ditunjuk tim 15. Tim 15 itu infonya belum dibawa ke komisi. Nah ini kita pun juga hati-hati. Nanti UU sudah diketok belum dibahas, kita udah bikin keputusan, terus kita sudah setujui, salah lagi prosedur. Deliknya korupsi lagi kan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Peta Digital hingga Investasi, Berikut 3 Inovasi Buatan Talenta Lokal di ID Tech HQ - Grab untuk Pengguna dan Mitra

Dari Peta Digital hingga Investasi, Berikut 3 Inovasi Buatan Talenta Lokal di ID Tech HQ - Grab untuk Pengguna dan Mitra

BrandzView
Sesi I Perdagangan, IHSG Terkoreksi 0,36 Persen

Sesi I Perdagangan, IHSG Terkoreksi 0,36 Persen

Whats New
ASDP Indonesia Ferry Catatkan Laba Bersih Rp 340 Miliar Semester I-2022

ASDP Indonesia Ferry Catatkan Laba Bersih Rp 340 Miliar Semester I-2022

Whats New
Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Whats New
Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Whats New
Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Whats New
Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Whats New
Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Whats New
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Spend Smart
Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Whats New
Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.