Kontraktor Migas Harus Dipaksa Simpan Dollar di Indonesia

Kompas.com - 10/09/2013, 17:38 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz meminta ketegasan pemerintah dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas agar memasukkan klausul Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam kontrak baru dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Migas dan Tambang.

Hal ini akan meningkatkan cadangan devisa Indonesia yang saat ini merosot. Harry menganggap selama ini kontraktor migas dan tambang berkeras tidak menyimpan dollar AS di Indonesia karena belum ada dalam klausul Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah diteken.

“Debat kusir ini tak akan berakhir, agar di masa datang mereka (kontraktor) tidak banyak omong, lebih tegas jika pemerintah mensyaratkan masuknya aturan DHE ke dalam perpanjangan KKKS yang segera berakhir,” kata Harry di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Harry mengatakan, landasan hukum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 13/20/PBI/2011 sudah cukup kuat bagi pemerintah untuk segera merebut peluang memperoleh devisa hasil ekspor miliaran dollar AS setiap tahun.

Namun sayangnya, PBI itu malah tidak dipedulikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

”Malah Menteri ESDM mengirim surat ke BI meminta supaya DHE tambang dan Migas dikecualikan atau tidak kena PBI itu. Ini ada apa ini?” ujar Harry.

Sebagaimana di PBI 13/20/2011, menyatakan setiap devisa hasil kegiatan ekspor harus dilewatkan melalui perbankan nasional. Artinya, semua sistem dan akun eksportir, termasuk KKKS Migas harus terkoneksi dengan pelaporan di Bank Indonesia.

“Harus dipertegas, siapa yang mempunyai negara ini. Kita sudah terlalu lama dikendalikan kontraktor-kontraktor serakah itu. Harus lebih tegas sekarang. Kalau tidak, fundamental ekonomi kita selalu rapuh seperti saat ini,” tuturnya.

Harry mencatat untuk migas saja wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontraknya antara lain blok Siak dengan operator Chevron Pacific Indonesia tahun ini, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018.

Selain itu, terdapat Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez yang akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada 2021.

“Itu belum termasuk kontraktor tambang, seharusnya pemerintah bisa tegas. Tidak menyenangkan investor yang hanya ingin mencari keuntungan dari bumi Indonesia. Ingat, sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Whats New
PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Whats New
Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

BrandzView
Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Whats New
Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Whats New
Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Whats New
Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Whats New
Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Whats New
Lowongan Kerja Honda Prospect Motor  untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Honda Prospect Motor untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Whats New
[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo 'Tampil' di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo "Tampil" di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

Whats New
Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Whats New
Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.