Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKF: Pajak Barang Mewah Kendaraan dan Fashion Dulu, Smartphone Next Step

Kompas.com - 12/09/2013, 10:56 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus menggodok soal pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) atas smartphone (ponsel pintar). Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, mengatakan pengenaan PPnBM untuk smartphone bisa dikaji lagi usai Peraturan Pemerintah (PP) untuk PPnBM atas kendaraan bermotor dan barang fesyen bermerek disahkan.

"Yang duluan itu kendaraan dan branded fashion, kalau smartphone next step itu. Nanti tungggu saja," ungkap Bambang di Kantor Kemenko, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Bambang menegaskan, PP untuk PPnBM atas kendaraan bermotor dan barang fashion bermerek akan disahkan dalam waktu kurang dari sebulan. Untuk branded fashion, yang sebelumnya pernah diatur PPnBM-nya, akan diatur ulang soal tarif.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, masih enggan menyetujui wacana pemberlakuan PPnBM untuk smartphone. "Soal pajak barang mewah untuk smartphone, jangan diberlakukan. Mengingat banyaknya produk-produk ilegal yang beredar dan ini sudah disampaikan ke kami dan Menteri Keuangan," kata Gita selepas rapat terbatas dengan eksportir di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Ia mengatakan, pemerintah akan menggunakan pendekatan International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) di ponsel. Ponsel tanpa IMEI, tidak bisa digunakan. Dengan begitu diharapkan impor akan berkurang, utamanya impor ponsel ilegal.

Mengenai hal ini Bambang menyepakati, jika peraturan soal IMEI cukup baik dan bisa digabung dengan pajak barang mewah. "Ya, kita kombinasikan dengan aturan IMEI," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com