Kompas.com - 19/09/2013, 15:06 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Mobil murah dinilai berdampak positif bagi masyarakat yang tinggal di daerah, sedangkan untuk Jakarta, keberadaan mobil tersebut bisa berbuah "bencana", kemacetan.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ipoeng Purnomo mengatakan, jika dilihat realitasnya, kehadiran mobil murah yang terkonsentrasi di ibu kota, akan menjadikan Jakarta sebagai lahan parkir terbesar.

"Bagi yang tinggal di luar kota, mobil murah jadi solusi. Ketika masuk di Jakarta, jadi masalah," kata Ipoeng di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Ipoeng mengatakan, ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak mobil murah yang berupa kemacetan. Pertama pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta bisa mengeluarkan kebijakan park and ride.

"Pengguna mobil pribadi, dikumpulkan di satu titik tertentu. Di situ ada angkutan publik yang memadai, misalnya transjakarta. Di sana orang parkir kendaraan, dan mereka pergi ke tempat yang lain dengan tujuan masing-masing, dengan transportasi umum," jelasnya.

Solusi kedua adalah ketersediaan transportasi umum yang nyaman. "Mobil murah belum tentu nyaman. Angkutan umum yang murah, belum tentu jamin aman dan nyaman," imbuhnya.

Ipoeng juga mengatakan, penggunaan electronic road pricing (ERP) juga bisa dijadikan solusi mengatasi lonjakan mobil di jalanan ibu kota. Selain itu, masyarakat juga diimbau mengurangi penggunaan multipurpose van (MPV) yang besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kebijakan pelat nomor ganjil genap juga bisa diuji coba, tinggal bagaimana nanti evaluasinya, apakah efektif atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu, distribusi ataupun kuota mobil murah yang digembor-gemborkan pemerintah sebagai upaya antisipatif kemacetan dinilai kurang efektif.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.