Investigator KPPU Yakin Bisa Seret Terlapor Dugaan Kartel Bawang

Kompas.com - 23/09/2013, 21:32 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengklaim mengantongi data-data yang valid yang bisa dikroscek dengan keterangan saksi-saksi, terkait dugaan kartel bawang putih. Dan jika kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tim investigator terbukti, data-data tersebut dapat menjadi alat bukti yang dapat menyeret ke-22 terlapor berstatus hukum lebih berat.

"Soal kuat enggak kuat itu persepi. Tapi keyakinan kita 99-100 persen bisa menyeret terlapor," ujar investigator KPPU, Moh. Noor Rofiq, usai sidang perkara dugaan kartel bawang putih, di Gedung KPPU, Jakarta, pada Senin sore (23/9/2013).

Ke-22 terlapor terdiri dari 19 importir, dan tiga instansi yang berwenang dalam tata niaga importasi bawang putih. Mereka adalah Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, serta Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, Banun Harpini.  "Kita lihat dari tiga instansi ini nanti datanya sikron atau tidak," kata dia.

Rofiq mengungkapkan, hasil sidang perkara siang hari ini menyimpulkan bawang putih termasuk barang larangan terbatas (latas), yang dalam tata niaganya perlu perhitungan antara supply dan demand. "Bagaimana mengatur itu agar harga tidak bergejolak karena ini menyangkut supply demand, waktu dan pembatasan volume. Meleset sedikit saja pasti bergejolak," tambanya.

Kejanggalan dalam kasus dugaan kartel bawang putih, lanjut Rofiq terkait pengaturan volume impor, pengaturan waktu, serta pengaturan harga. Oleh karena itu, diperlukan keterangan dari pihak terkait yang mengurusi perijinan impor seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian.

Investigator juga memanggil pihak yang mengurusi kedatangan barang latas itu dalam hal ini Badan Karantina (yang mengecek penyakit yang dibawa barang impor), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (yang menarik fiskal barang impor).

Menteri Pertanian, Suswono, yang absen dalam persidangan pagi ini, diharapkan dapat memberikan keterangan terkait molornya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Rofiq mengatakan lama persidangan biasanya memakan waktu 60 hari kerja. Namun, lanjut dia, karena yang terlibat banyak pihak, maka bisa molor menjadi 90 hari kerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Subsidi Energi RI Capai Rp 502 Triliun, Pengamat: Itu Hal yang Wajar...

Anggaran Subsidi Energi RI Capai Rp 502 Triliun, Pengamat: Itu Hal yang Wajar...

Whats New
Kenaikan Utang Indonesia Dinilai Timbulkan Beban Pembayaran Bunga Tambahan

Kenaikan Utang Indonesia Dinilai Timbulkan Beban Pembayaran Bunga Tambahan

Whats New
Pemerintah Bakal Tambah Bansos, Ada untuk Anak Yatim

Pemerintah Bakal Tambah Bansos, Ada untuk Anak Yatim

Whats New
Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Whats New
Kemenkop Dorong Pelaku UMKM Perempuan Bentuk Koperasi

Kemenkop Dorong Pelaku UMKM Perempuan Bentuk Koperasi

Whats New
Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Whats New
Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Whats New
Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Whats New
Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Spend Smart
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Whats New
Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Whats New
Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Whats New
Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar 'Multiplier Effects'

Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar "Multiplier Effects"

Whats New
Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Whats New
Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.