Beli BBM Bersubsidi akan Diharuskan Pakai Kartu Pembayaran

Rencananya, alat ini memang akan dipasang di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia pada tahun depan.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan cara lain untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini. Pihaknya pun sudah berkonsultasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait cara baru tersebut.

"RFID mungkin jalan tapi tidak secepat yang seharusnya. Ini lebih ke cashless transaction. Jadi kalau kalian beli bensin tidak pakai uang tunai lagi, pakai kartu (debit, kredit atau uang elektronik)," kata Bambang saat ditemui selepas rakor bulanan Bank Indonesia di Gedung BI Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Dengan penggunaan cashless transaction itu, pemerintah akan memiliki data atau bisa mengidentifikasi siapa saja yang membeli bensin di luar kewajaran. Misalnya, satu orang membeli bensin senilai Rp 1 juta dalam sekali transaksi.

Dengan metode baru ini, kata Bambang, pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan lebih mudah penerapannya daripada menggunakan RFID. Sebab, bila menggunakan RFID, seluruh SPBU dan mobil-mobil harus memasang alat pengendalian BBM bersubsidi tersebut.

"Ini yang didahulukan karena lebih murah dan tidak butuh teknologi macam-macam. Mobil juga tidak perlu ditempelkan alat macam-macam karena ini langsung berhubungan dengan bank," tambahnya.

Mekanisme cashless society ini sebenarnya sudah diterapkan di layanan tiket TransJakarta hingga kereta rel listrik (KRL). Selanjutnya, layanan ini akan diterapkan di seluruh SPBU di tanah air.

Terkait RFID, pemerintah masih berkomitmen menerapkan hal ini. Soalnya, pemerintah masih berupaya untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar tidak jebol lagi.

"Ya memang RFID nanti harus ada. Kalau kita mau melakukan pembatasan BBM bersubsidi, ya paling efektif pakai RFID," tambahnya.