Kompas.com - 28/09/2013, 13:53 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi menilai wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menolak program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut Tulus, kebijakan pemerintah pusat ini bertentangan dengan instrumen pengendalian kemacetan kota yang disebut dengan pola transportasi makro (PTM) yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sejak Sutiyoso menjabat.

“Jakarta punya pola transportasi makro. Tidak ada ayat soal mobil murah di PTM tersebut. Kalau Jokowi sekarang marah dan menolak, ya karena program ini bertentangan dengan pola transportasi makro,” ujar Tulus dalam diskusi bertajuk “Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti” di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Seusai diskusi, Tulus menambahkan, pola utama pengendalian kendaraan di Jakarta yang termuat dalam PTM, di antaranya, membangun sarana transportasi publik yang memadai, membatasi penggunaan kendaraan pribadi, serta membangun infrastruktur jalan.

“Tidak ada satu pun yang membicarakan soal mobil murah. Jadi, kebijakan pemerintah pusat yang menawarkan LCGC itu memang secara diameteral bertentangan dengan pola transportasi PTM tadi yang sudah diatur Pemprov DKI Jakarta sekitar 20 tahun lalu,” sambung Tulus.

Dia juga menilai kebijakan LCGC ini kontraproduktif dengan 20 langkah mengatasi kemacetan Kota Jakarta yang diputuskan Wakil Presiden Boediono bersama UKP4. Bermaksud menerapkan 20 langkah tersebut, menurut Tulus, pemerintah justru mencanangkan program LCGC yang dianggap dapat menambah kemacetan Jakarta.

“Kalau 20 langkah untuk atasi kemacetan diwujudkan, saya yakin Jakarta akan jadi kota yang manusiawi, tidak akan macet. Tapi sampai sekarang satu pun belum diwujudkan, namun tiba-tiba malah LCGC diluncurkan. Ini kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan apa yang ditelurkan Wapres Boediono bersama UKP4,” tutur Tulus.

Sebelumnya, Jokowi menilai bahwa program LCGC merupakan kebijakan yang keliru. Jokowi khawatir kebijakan ini justru akan menambah kemacetan di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi massal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PUPR: Tiga Jembatan Gantung Selesai Dibangun, Masyarakat Tak Perlu Memutar Jauh Lagi...

Menteri PUPR: Tiga Jembatan Gantung Selesai Dibangun, Masyarakat Tak Perlu Memutar Jauh Lagi...

Whats New
Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Whats New
Ternyata Indonesia Punya 'Saham' di IMF, Berapa Persen?

Ternyata Indonesia Punya "Saham" di IMF, Berapa Persen?

Whats New
Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Whats New
MLFF Bakal Gantikan E-Toll,  Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

MLFF Bakal Gantikan E-Toll, Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

Whats New
Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Whats New
Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Spend Smart
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.