Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajar jika Jokowi Tolak Kebijakan Mobil Murah

Kompas.com - 28/09/2013, 13:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi menilai wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menolak program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut Tulus, kebijakan pemerintah pusat ini bertentangan dengan instrumen pengendalian kemacetan kota yang disebut dengan pola transportasi makro (PTM) yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sejak Sutiyoso menjabat.

“Jakarta punya pola transportasi makro. Tidak ada ayat soal mobil murah di PTM tersebut. Kalau Jokowi sekarang marah dan menolak, ya karena program ini bertentangan dengan pola transportasi makro,” ujar Tulus dalam diskusi bertajuk “Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti” di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Seusai diskusi, Tulus menambahkan, pola utama pengendalian kendaraan di Jakarta yang termuat dalam PTM, di antaranya, membangun sarana transportasi publik yang memadai, membatasi penggunaan kendaraan pribadi, serta membangun infrastruktur jalan.

“Tidak ada satu pun yang membicarakan soal mobil murah. Jadi, kebijakan pemerintah pusat yang menawarkan LCGC itu memang secara diameteral bertentangan dengan pola transportasi PTM tadi yang sudah diatur Pemprov DKI Jakarta sekitar 20 tahun lalu,” sambung Tulus.

Dia juga menilai kebijakan LCGC ini kontraproduktif dengan 20 langkah mengatasi kemacetan Kota Jakarta yang diputuskan Wakil Presiden Boediono bersama UKP4. Bermaksud menerapkan 20 langkah tersebut, menurut Tulus, pemerintah justru mencanangkan program LCGC yang dianggap dapat menambah kemacetan Jakarta.

“Kalau 20 langkah untuk atasi kemacetan diwujudkan, saya yakin Jakarta akan jadi kota yang manusiawi, tidak akan macet. Tapi sampai sekarang satu pun belum diwujudkan, namun tiba-tiba malah LCGC diluncurkan. Ini kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan apa yang ditelurkan Wapres Boediono bersama UKP4,” tutur Tulus.

Sebelumnya, Jokowi menilai bahwa program LCGC merupakan kebijakan yang keliru. Jokowi khawatir kebijakan ini justru akan menambah kemacetan di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi massal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com