Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajar jika Jokowi Tolak Kebijakan Mobil Murah

Kompas.com - 28/09/2013, 13:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi menilai wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menolak program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut Tulus, kebijakan pemerintah pusat ini bertentangan dengan instrumen pengendalian kemacetan kota yang disebut dengan pola transportasi makro (PTM) yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sejak Sutiyoso menjabat.

“Jakarta punya pola transportasi makro. Tidak ada ayat soal mobil murah di PTM tersebut. Kalau Jokowi sekarang marah dan menolak, ya karena program ini bertentangan dengan pola transportasi makro,” ujar Tulus dalam diskusi bertajuk “Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti” di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Seusai diskusi, Tulus menambahkan, pola utama pengendalian kendaraan di Jakarta yang termuat dalam PTM, di antaranya, membangun sarana transportasi publik yang memadai, membatasi penggunaan kendaraan pribadi, serta membangun infrastruktur jalan.

“Tidak ada satu pun yang membicarakan soal mobil murah. Jadi, kebijakan pemerintah pusat yang menawarkan LCGC itu memang secara diameteral bertentangan dengan pola transportasi PTM tadi yang sudah diatur Pemprov DKI Jakarta sekitar 20 tahun lalu,” sambung Tulus.

Dia juga menilai kebijakan LCGC ini kontraproduktif dengan 20 langkah mengatasi kemacetan Kota Jakarta yang diputuskan Wakil Presiden Boediono bersama UKP4. Bermaksud menerapkan 20 langkah tersebut, menurut Tulus, pemerintah justru mencanangkan program LCGC yang dianggap dapat menambah kemacetan Jakarta.

“Kalau 20 langkah untuk atasi kemacetan diwujudkan, saya yakin Jakarta akan jadi kota yang manusiawi, tidak akan macet. Tapi sampai sekarang satu pun belum diwujudkan, namun tiba-tiba malah LCGC diluncurkan. Ini kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan apa yang ditelurkan Wapres Boediono bersama UKP4,” tutur Tulus.

Sebelumnya, Jokowi menilai bahwa program LCGC merupakan kebijakan yang keliru. Jokowi khawatir kebijakan ini justru akan menambah kemacetan di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi massal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Spend Smart
Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Spend Smart
Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Spend Smart
Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan 'Tax Holiday'

Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan "Tax Holiday"

Whats New
Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Spend Smart
Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Whats New
Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Whats New
Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

Whats New
Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Whats New
Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Whats New
Soal Boks Mainan Megatron 'Influencer' Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Soal Boks Mainan Megatron "Influencer" Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com