Kompas.com - 02/10/2013, 13:25 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merilis upah standar baru pada 1 November mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (2/10/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 September 2013 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja.

Melalui Inpres itu, Presiden menginstruksikan Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perindustrian (Menperin), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Hal ini untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Khusus kepada Menakertrans, Presiden SBY menginstruksikan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan sejumlah ketentuan.

Presiden juga menginstruksikan Menakertrans agar melakukan koordinasi dengan menteri terkait dalam rangka mengklasifikasikan Kenaikan Upah Minimun sebagaimana dimaksud.

Untuk Menteri Perindustrian, Presiden menginstruksikan untuk menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat karya tertentu, dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kebijakan penetapan Upah Minimum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun kepada Kapolri, Presiden menginstruksikan untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum; dan menjaga dan menjamin terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 November

Melalui Inpres No. 9/2013 itu, Presiden menginstruksi Gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan Upah Minimun dengan berdasarkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional sebagaimana diinstruksikan Presiden kepada Menakertrans (Upah Minimum didasarkan pada KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional).

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.