BKPM: Pemerintah AS "Shutdown" Tak Berpengaruh Signifikan

Sebab, masih ada hal penting yang harus dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi gejolak tersebut. Kepala BKPM Mahendra Siregar menilai memang adanya shutdown pemerintah AS ini memberi pengaruh bagi pemerintah Indonesia tapi tidak terlalu besar.

"Mungkin dampaknya tidak terlalu dalam, lebih baik kita fokus mengenai pekerjaan dan agenda dari pemerintahan kita sendiri," kata Mahendra saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Ia menambahkan, masalah-masalah yang harus segera dibenani oleh internal Indonesia seperti kepastian dalam berbisnis, kepastian hukum, infrastruktur hingga urusan desentralisasi pemerintah daerah.

Mahendra menganggap bahwa masih ada kepentingan BKPM dan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan khususnya masalah investasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Dalam waktu dekat ini kami akan melihat informasi dan masukan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi di daerah," tambahnya.

Nantinya, BKPM akan langsung fokus kepada pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menerima dan memajukan iklim investasi di daerahnya sendiri. Hal ini dianggap lebih baik dibanding BKPM harus meyakinkan diri ke 550 pemerintah daerah untuk meyakinkan investasinya ke daerah.

"Lebih baik fokus di sana. Kami akan dorong mulai dari promosi, investasinya. Kami ajak stakeholder yang lain seperti PLN, perbankan hingga Kadin untuk masuk ke daerah. Di situlah peran BKPM agar investasi bisa tumbuh di daerah," katanya.