Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2013, 14:56 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) meminta pemerintah Republik Indonesia agar berbicara dengan pemerintah Singapura, terkait dengan bilyet denominasi dollar Singapura.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso bilang, dengan tertangkap tangan pejabat penyelenggara negara dalam kasus dugaan suap, maka pemerintah Indonesia harus mempertanyakan beredarnya bilyet dengan denominasi dollar Singapura berjumlah 10.000 dollar Singapura.

"Kami meminta pemerintah Indonesia berbicara dengan pemerintah Singapura, untuk apa Singapura mengeluarkan bilyet 10.000 dollar Singapura? Apa tujuannya? Karena bilyet sebesar itu tidak beredar di masyarakat," kata Agus di Gedung MA, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Menurut Agus, beredarnya uang kertas denominasi Singapura dalam jumlah besar itu, dapat dijadikan instrumen suap di negeri ini. Karena itu, PPATK terus mendorong Bank Indonesia untuk segera menerbitkan aturan mengenai pembatasan transaksi tunai dengan maksimal jumlah Rp 100 juta.

Agus menjelaskan, selain dalam bentuk rupiah, transaksi tunai dalam bentuk valuta asing juga akan dibatasi, setara dengan Rp 100 juta. Ia bilang, hingga saat ini PPATK telah menerima lebih dari 13 juta laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dengan nominal di atas Rp 500 juta.

"Hingga saat ini kami telah menerima lebih dari 13 juta LTKT, dengan nominal di atas Rp 500 juta, baik itu setoran maupun penarikan. Laporan pembawaan uang masuk dan keluar berupa valas melalui bea cukai juga berjumlah signifikan. Keluar masuknya uang melalui perbatasan antar negara," jelas Agus.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di rumah dinasnya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) malam. Akil Mochtar ditangkap bersama empat terperiksa lainnya.

Penangkapan mereka terkait dugaan suap terkait sengketa Pemilu Kada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Akil ditangkap setelah KPK meyakini adanya penyerahan uang yang diduga berlatar penyuapan di kediamannya, perumahan Widya Candra , Jakarta Selatan.

Bersama Akil, ditangkap pula anggota DPR bernama Chairunnisa dan uang dollar Singapura yang kalau dirupiahkan berkisar antara Rp 2 miliar-Rp 3 miliar. Penangkapan ini berkaitan dengan penanganan sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. (Dea Chadiza Syafina)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+