Kompas.com - 08/10/2013, 09:50 WIB
Suasana penyelenggaraan APEC Minister Meeting yang diikuti menteri luar negeri dan menteri perdagangan negara-negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2013). KOMPAS/HERU SRI KUMORO Suasana penyelenggaraan APEC Minister Meeting yang diikuti menteri luar negeri dan menteri perdagangan negara-negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2013).
EditorErlangga Djumena


KOMPAS.com -
Untuk kedua kalinya, Pemerintah Indonesia gagal memperjuangkan masuknya produk kelapa sawit dalam daftar produk ramah lingkungan (environmental goods list/EG List) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Kegagalan pertama terjadi saat KTT APEC 2012 di Vladivostok, Rusia. Produk nabati Indonesia, khususnya minyak sawit mentah (CPO) dinilai belum memenuhi ambang batas maksimum pengurangan emisi gas rumah kaca. Akibatnya, produk sawit tidak masuk dalam 54 komoditas EG List dan mendapat fasilitas bea masuk maksimal 5 persen per tahun 2015.

Meski gagal di Vladivostok, Indonesia masih berharap bisa membuka kembali ”kotak” daftar 54 EG List. Lalu memasukkan produk sawit dan karet dalam ”kotak” itu, dan menutupnya kembali pada saat menjadi tuan rumah KTT APEC 2013 pada 1–8 Oktober 2013, di Nusa Dua, Bali.

Kenyataan berkata lain. Forum CSOM belum bisa menyepakati masuknya produk sawit dan karet dalam 54 EG List. Kali ini alasan penolakannya karena waktu dan proses.

Dengan memaksakan diri memasukkan produk kelapa sawit dan karet dalam 54 EG List, Indonesia dianggap sebagai negara ”unik”: membuka, memasukkan produk sendiri, lalu menutup lagi. Bagaimana dengan negara lain? Mereka juga berkepentingan untuk memasukkannya.

Persoalannya, sebagian dari ekonomi APEC belum siap. Mereka harus berkoordinasi dengan pihak domestik untuk menentukan produk-produk apa saja yang akan diusulkan.

Tentu butuh proses panjang. Dan tentunya tidak dikehendaki oleh ekonomi APEC kalau mereka harus kembali bernegosiasi, seperti pada saat menentukan daftar 54 EG List. Negosiasi merupakan cara yang coba dihindari ekonomi APEC karena pada dasarnya APEC merupakan forum kerja sama perdagangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat.

Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang mengusung gagasan besar yang tecermin dalam 20 proposal yang diajukan Indonesia dalam forum APEC di Bali.

Semua gagasan itu untuk memastikan bahwa perdagangan di kawasan Asia Pasifik dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Khususnya agar benar-benar mendukung apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sekarang, agar ekonomi daerah terus berkembang dan perdagangan Indonesia tetap kompetitif.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.