Visi dan Misi Pemerintah terkait Pangan Dinilai Tak Fokus

Namun, ia mempertanyakan urusan pangan justru menjadi prioritas kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Menurutnya, negara Indonesia bisa mencapai kemandirian pangan jika urusan pangan menjadi prioritas pemerintah, baik di RPJP maupun RPJMN, RKP, bahkan tercermin sampai penganggaran.

"Saya juga agak surprise, RPJP itu ada di pertanian dan tambang, kenapa implementasinya berbeda. RPJP itu yang buat Bappenas dan DPR,orang-orang pinter lah. Sementara pelaksanaannya itu (RPJMN) visi-misi presiden. Tapi, visi-misi ini belok dulu, ini yang ke depan kita akan sampaikan lebih keras," kata Tejo kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (14/10/2013).

Tejo membenarkan ketika ditanya bahwa tidak tercapainya swasembada sebetulnya sudah terlihat dari sejak perumusan RPJMN. Ia melemparkan sejumlah argumen, yakni berkurangnya jumlah rumah tangga petani sebanyak 5 juta selama 10 tahun (BPS), alih lahan pertanian, serta tingginya impor komoditas strategis.

"Swasembada mana yang tercapai, semakin jauh kita dari kata swasembada. Dan alasannya tidak masuk akal, tidak dapat lahan. Kita minta presiden punya visi yang jelas. Kemampuan manajerial SBY lemah, karena menyerahkan kepada kementerian teknis," katanya lagi.

Akibatnya, lanjut Tejo, ketika Kementerian Pertanian berencana memperluas areal tanam, sementara Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan, maka mustahil lahan pertanian bertambah luas.

Salah satu indikasi bahwa urusan pangan tak menjadi prioritas adalah alokasi anggaran yang minim.

Dari catatan Kompas.com, anggaran untuk mencapai komoditas kedelai misalnya sangat jauh dari kebutuhan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada kedelai sebesar Rp 2,81 triliun. Namun realisasinya hanya sekitar Rp 700 miliar.