Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Premi Rp 7 Triliun Terbang ke Reasuransi Asing

Kompas.com - 19/10/2013, 11:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asuransi umum nasional saat ini masih menitipkan risiko premi kepada reasuransi asing dalam jumlah besar. Julian Noor, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), menyatakan, nilai premi yang direasuransikan ke luar negeri sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun.

Pelaku asuransi umum mengatakan, selama ini menitipkan risiko premi karena menilai modal reasuransi lokal saat ini belum memadai untuk menanggung risiko premi di beberapa sektor. Paling banyak, premi yang mengalir ke reasuransi asing adalah sektor properti raksasa seperti kilang minyak dan gas. Lalu, premi asuransi pesawat terbang dan satelit.

Debie Wijaya, Direktur Teknik Asuransi Central Asia (ACA) mengatakan, sebanyak 40-50 persen premi asuransi perusahaannya yang direasuransikan mengalir ke luar negeri.

Premi untuk kendaraan bermotor biasanya diproteksi oleh perusahaan reasuransi dalam negeri. Tapi, premi properti seperti pabrik bernilai triliunan rupiah direasuransikan ke luar negeri.

Aksi serupa dilakukan perusahaan asuransi lain. Agus Benjamin, Presiden Direktur Lippo Insurance bilang, porsi premi yang dialokasikan untuk reasuransi di dalam negeri sama dengan ke luar negeri.

Demi mengurangi hengkangnya premi ke luar negeri, pemerintah berniat memperbesar penyerapan reasuransi dalam negeri. Kamis (17/10) lalu, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menggulirkan rencana meleburkan tiga reasuransi lokal dan PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Tiga perusahaan reasuransi itu adalah PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo), PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Menurut Julian, keberhasilan pemerintah menahan penitipan premi ke reasuransi luar negeri tergantung pada pembentukan reasuransi baru ini. Ada tiga faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, ekuitas perusahaan baru. Ekuitas empat perusahaan tersebut saat ini jika disatukan sekitar Rp 2 triliun. Dalam kondisi ekstrem ingin menyerap semua premi reasuransi ke luar negeri, pemerintah harus mencari cara memperbesar ekuitas reasuransi baru tersebut hingga empat kali lipat.

Faktor kedua adalah sumberdaya manusia yang mampu menangani reasuransi untuk sektor-sektor yang selama ini dikelola ke luar negeri.

Ketiga, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat regulasi agar perusahaan asuransi Tanah Air lebih memilih mereasuransikan risikonya di dalam negeri. (Sanny Cicilia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com