Kompas.com - 21/10/2013, 07:47 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah terhadap ketahanan pangan telah melahirkan kartel yang tidak terkendali pada sejumlah komoditas pangan. Pemerintah diminta mengembalikan peran Bulog untuk mengatur tata niaga perdagangan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema ”Tinjauan Historis dan Perilaku Kartel Pangan Strategis di Indonesia”, Sabtu (19/10/2013), di Jakarta. Hadir sebagai pembicara, yakni Direktur Centre for Agricultural Policy Studies Tito Pranolo, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, peneliti Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng, dan Sekretaris Jenderal Agribisnis Club Tony J Kristianto.

”Pemerintah cenderung berpikir pendek, yaitu mengandalkan impor pada saat terjadi kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Saat itulah kartel pangan oleh segelintir importir terjadi,” kata Tony J Kristanto.

Menurut dia, kebijakan memberikan subsidi di sisi hulu bukan kebijakan yang sehat. ”Bantuan langsung benih unggul justru merusak petani. Diberi gratis, tetapi mutunya jelek. Dahulu petani bisa membuat perhitungan dengan membeli benih terbaik untuk produktivitas tinggi,” ujar Tony.

Tony mengatakan, petani selayaknya juga mendapat subsidi di sisi hilir, yaitu pada pengolahan pascapanen dan stabilisasi harga dengan mengembalikan peran Bulog. ”Misalnya, perlu disediakan gudang gratis, cool storage, dan penerapan teknologi penyimpanan benih yang baik. Jika petani dapat meningkatkan produktivitasnya, mereka dapat bersaing dengan produk impor,” ujarnya.

Terapkan GBHN

Enny mengatakan, penelitian Indef dalam menelusuri rantai distribusi mulai dari petani hingga konsumen menemukan adanya kartel dalam tata niaga perdagangan. ”Kebijakan liberalisasi perdagangan menumbuhsuburkan praktik kartel. Ketika mengecek daftar importir dari alamat dan nomor teleponnya, ternyata ada banyak tempat fiktif dan nomor telepon yang sama,” ujarnya.

Menurut Tito, kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan ketahanan pangan nasional. ”Praktik kartel yang terjadi umumnya melalui agen-agen dan tidak melakukan penetrasi secara langsung,” ujarnya.

Salamuddin memaparkan, kebijakan pemerintah terhadap ketahanan pangan cenderung parsial dan tidak utuh. ”Pangan tidak terlepas dari sistem distribusi, kebijakan keuangan, dan kelengkapan infrastruktur. Karena itu, dibutuhkan Garis Besar Haluan negara (GBHN) sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan, termasuk pengelolaan ketahanan pangan,” kata Salamuddin.

Menurut dia, dengan GBHN sebagai rencana strategis pembangunan jangka panjang melalui ketetapan MPR, presiden berstatus sebagai mandataris MPR yang berkewajiban menjalankan GBHN dan dapat segera diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi krisis pangan. ”Kita butuh GBHN lagi karena dulu 30 persen sampai 40 persen GBHN berisi tentang ketahanan pangan,” kata Salamuddin.

Dihubungi secara terpisah, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pelaksanaan subsidi benih dan pupuk belum terlaksana secara maksimal. ”Di lapangan, untuk pengadaan benih melalui sistem lelang, misalnya, ada perusahaan yang menang lelang, tetapi saat merealisasikan justru bermitra dengan penakar benih yang kurang baik. Kementerian pun sama-sama dirugikan,” ujarnya. (k09/MAS)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.