Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kemiskinan Bengkulu Jauh di Atas Rata-Rata Nasional

Kompas.com - 21/10/2013, 17:00 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis


BENGKULU, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Bengkulu Sorjum Ahyar menyampaikan angka kemiskinan di daerah itu menyentuh 17,21 persen dari total 2,1 juta jiwa penduduk Bengkulu.

Angka ini jauh diatas target nasional yang menentukan ambang batas maksimal kemiskinan hanya 10,5 persen.

"Level 17,21 persen itu sudah jauh diatas rata-rata nasional disebabkan oleh rendahnya sumberdaya manusia yang masih kurang terserap di lapangan kerja serta faktor lainnya data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2012," kata Sorjum, Senin (21/10/2013).

Paparan tersebut ia sampaikan dalam ekspose potensi daerah Bengkulu dihadapan Duta Besar Indonesia untuk India, Rizali Wilmar Indrakesuma. Dia menyebutkan, tingginya angka kemiskinan itu disebabkan di antaranya oleh upah harian nominal buruh tani dan bangunan yang menurun serta belum stabilnya harga beras yang menjadi komoditi andalan Bengkulu.

Sementara itu, tingginya angka kemiskinan Bengkulu ditanggapi masyarakat beragam. Dina Pasaribu, warga Kota Bengkulu menyebutkan angka tersebut merupakan data yang tercatat saja, dan ia menduga jumlah kemiskinan akan melebihi 17,21 persen.

"Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, banyak janji tapi tak terbukti, bagaimana dengan janji 50 ribu lapangan pekerjaan yang pernah dijanjikan Walikota Bengkulu Helmi Hasan pada saat kampanye, omong kossong," tutup Dina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com