Kompas.com - 22/10/2013, 07:25 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS - Direktorat Jenderal Pajak tengah menuntaskan pemberkasan kasus dugaan penyelewengan pajak oleh PT PPS di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus dengan modus tidak menyetorkan

Pajak Pertambahan Nilai itu diyakini banyak dilakukan perusahaan.

”Saat ini, tim penyidik sedang melakukan koordinasi dengan penuntut umum dalam menyelesaikan berkas penyidikan agar dapat segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses ke tingkat penuntutan,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Kismantoro Petrus saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Senin (21/10/2013).

PT PPS merupakan perusahaan percetakan dan diduga menyelewengkan pajak. Modus yang mereka gunakan adalah tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak dan tidak menyetorkan ke kas negara atas PPN yang dipotong atau dipungut.

Ini melanggar Pasal 39 (1) Huruf b dan Huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP untuk tahun pajak 2006. Kerugian negara yang diakibatkan pelanggaran tersebut ditaksir Rp 1,02 miliar.

Penyidikan kasus ini dilakukan sejak Oktober 2012. Selanjutnya tersangka terus berpindah-pindah tempat sampai akhirnya ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Tersangka ditangkap oleh tim penyidik DJP dan tiga penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada 12 September. (LAS)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.