Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Harus lepas dari Jerat Neoliberalisme

Kompas.com - 22/10/2013, 17:42 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama Indonesia masih tunduk pada aturan-aturan lembaga neoliberal, maka jangan berharap akan ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan yang saat ini tengah digodok di DPR bisa mewakili kondisi rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy dalam diskusi di Gedung DPR (22/10/2013).

"Kalau rujukannya masih ke World Trade Organization (WTO) dan Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC), mustahil berharap akan ada RUU Perdagangan yang bisa merepresentasikan kondisi rakyat," ungkap Ichsan.

Menurut Ichsan, dalam draft RUU Perdagangan, hal esensial yang tertuang di dalamnya tidak bicara soal pelaksanaan amanat konstitusi. "Dari kata pembukaan sampai Pasal 33 UUD 1945, tidak ada semangat menuju ke sana dari RUU ini," paparnya di akhir diskusi.

Ichsan menambahkan, bahwa dalam RUU Perdagangan, Indonesia tidak realistis mengukur kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia.

"Kalau RUU ini bicara soal kekuatan, maka boleh menggunakan globalisasi. Tetapi kalau RUU ini tidak bicara sisi kelemahan dalam negeri, maka kita akan semakin terjerembap," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, jangan sampai sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak diliberalkan dalam pengaturannya.

“Pangan misalnya, terus kita liberalkan, semakin tergadaikan kita. Faktanya, sampai saat ini tidak ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mencari inisiatif sendiri. Buktinya, neraca perdagangan dikuasai asing semua, neraca pembayaran juga sama," paparnya.

Oleh karena itu, Ichsan menyerukan agar Indonesia harus melepaskan diri dari jerat neoliberalisme yang akan menyengsarakan rakyat.

"Kemarin Wakil Presiden Budiono masih merujuk pendapat Profesor Widjojo Nitisastro, ya jelas itu neolib," kata Ichsan.

Sebelumnya, Komisi VI DPR-RI tengah membahas RUU Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah dan rencananya akan selesai pada akhir tahun ini.

"Kita berharap banyak di RUU ini, kita harus punya undang-undang pangan tersendiri," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima. (Ferry Hidayat)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+