Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2013, 22:21 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
- Rencana pembentukan prinsipal lokal kartu kredit oleh Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri, bakal meramaikan industri sistem pembayaran di Tanah Air. Maklum, selama ini, jaringan pembayaran kartu kredit dikuasai prinsipal asing.

Pasca aturan pembatasan kepemilikan kartu kredit yang yang dirilis Bank Indonesia (BI) pertengahan tahun lalu, pertumbuhan kartu kredit di Indonesia memang tak sekencang tahun-tahun sebelumnya.

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) memperkirakan, penerbitan kartu kredit baru hanya akan tumbuh 5 persen tahun ini.  "Pada tahun-tahun sebelumnya, penerbitan kartu kredit bisa tumbuh 10 persen-15 persen," kata Steve Martha, General Manager AKKI.

Dengan pertumbuhan penerbitan kartu yang melambat, prinsipal kartu kredit bakal bersaing sengit. Kehadiran prinsipal lokal tahun depan bakal menambah ramai persaingan bisnis kartu kredit. Namun, MasterCard Indonesia tampaknya tak banyak mempersoalkan kehadiran prinsipal lokal kartu kredit.

Vice President sekaligus Country Manager MasterCard Indonesia, Irni Palar, mengatakan MasterCard justru mendukung kehadiran prinsipal lokal. Meski begitu, kehadiran prinsipal lokal tak bakal banyak berpengaruh ke kinerja MasterCard. "MasterCard akan tetap eksis,” kata Irni.

Sayang, Irni enggan menyebutkan berapa jumlah kartu kredit berlogo MasterCard yang beredar di Indonesia. Yang jelas, MasterCard telah bekerjasama dengan 21 bank di Indonesia untuk menerbitkan kartu kredit.

Sementara, Presiden Direktur Visa Worldwide Indonesia, Ellyana Fuad, enggan menanggapi rencana bank lokal membentuk prinsipal kartu kredit. Ellyana juga enggan membeberkan pertumbuhan dan jumlah kartu kredit berlogo Visa yang beredar di Indonesia.

Potensi masih besar

Yang jelas, Visa terus berupaya meningkatkan layanan ke para konsumen untuk menjaga kinerja bisnis kartu kredit. Yang terbaru, Visa meluncurkan aplikasi smartphone  bertajuk anggaran wisata.

"Aplikasi ini akan menjadi alat yang berguna bagi masyarakat dalam mengatur keuangan mereka," jelas Ellyana.

Ia menegaskan, tidak mematok target apapun dalam peluncuran aplikasi ini. Yang terpenting, kata dia, masyarakat bisa teredukasi dalam mengatur keuangan secara bertanggung jawab.

Sementara itu, MasterCard memilih menggenjot bisnis kartu debit agar transaksi menggunakan kartu MasterCard secara keseluruhan tetap terjaga. Maklum, selain dibatasi, kepemilikan kartu kredit juga membutuhkan banyak persyaratan. "Siapa pun yang yang mempunyai uang dan memiliki rekening bisa bertransaksi dengan kartu debit,” kata Irni.

Hingga saat ini, MasterCard telah bekerjasama dengan sembilan bank untuk menerbitkan kartu debit Mastercard. Antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, CIMB Niaga, Standard Chartered, Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Panin, dan Bank of China. "Penetrasi MasterCard mencapai 55 persen dari total kartu debit yang beredar,” kata Irni.

Meski pertumbuhan jumlah kartu bakal kian lambat, Steve optimistis, jumlah transaksi kartu kredit tetap meningkat. Sepanjang tahun ini, rata-rata transaksi kartu kredit mencapai Rp 20 triliun per bulan. Ia memperkirakan, transaksi kartu kredit tahun depan akan tumbuh 15 persen. (Issa Almawadi, Adhitya Himawa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Whats New
Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Work Smart
Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

Whats New
Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo 'Cashback' 100 Persen

Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo "Cashback" 100 Persen

Spend Smart
Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+